BJB NOVEMBER 2025

Pemkab Serang Lakukan Penyesuaian Anggaran Penanganan Rutilahu Imbas Bencana

Pemkab Serang Lakukan Penyesuaian Anggaran Penanganan Rutilahu Imbas Bencana

Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas memimpin rapat bersama penanganan Rutilahu akibat bencana alam, di aula TB Syamun, Senin (26/1). (AGUNG GUMELAR/TANGERANG EKSPRES)--

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melaksanakan rapat, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang rusak akibat bencana alam baik banjir, longsor, dan angin kencang, di aula TB Syamun, Senin 26 Januari 2026.

Hasilnya, disepakati akan dilakukan penyesuaian dengan cara pergeseran anggaran, hingga mencari sumber anggaran lain, agar penanganan Rutilahu akibat bencana cepat dan tepat sasaran diselesaikan.

Hal itu disampaikan, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas usai rapat bersama, yang dihadiri Kepala DPRKP Kabupaten Serang Okeu Oktaviana, Kepala Bapperida Kabupaten Serang Devid Hermawan, dan pejabat lainnya.

Najib mengatakan, angggaran untuk penanganan bencana alam menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Serang. Namun, sekarang dilakukan penyesuaian dengan pergeseran anggaran supaya porsinya cukup menjangkau semua.

"Harus memastikan pelaksanaan penanganan ini, selain cepat tapi juga harus sesuai dengan kaidah perencanaannya. Penanganan Rutilahu bencana ini mendesak, jadi prioritas utama yang harus segera dilaksanakan," katanya.

Sementara itu, Kepala DPRKP Kabupaten Serang Okeu Oktaviana mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh terdapat 50 Rutilahu akibat bencana alam, baik yang rusak sedang maupun rusak berat. Saat ini, pihaknya sedang melakukan pemetaan anggaran supaya memperoleh hasil, mana yang bisa diselesaikan melalui APBD, CSR, maupun bantuan Pemprov Banten.

"Kami kini coba mapping, mana yang bisa dikerjakan oleh APBD Kabupaten Serang, mana yang melalui dana lainnya, bisa CSR Baznas, atau perusahaan, dan mana yang akan kita ajukan ke provinsi. Jadi, sumber anggarannya tidak hanya mengandalkan dari APBD namun bisa dari lainnya baik CSR maupun Pemprov Banten," katanya.

Kata Okeu, penanganan Rutilahu akibat bencana alam untuk sumber APBD masuk Program BSP yang stimulan, artinya pemilik rumah menyatakan siap melakukan swadaya dengan warga sekitar.

Selain itu, pihaknya juga mengajukan ke Baznas Kabupaten Serang untuk bisa memberikan dana membantu Rutilahu, serta pengajuan juga ke Pemprov Banten."Selain dari BSP yang reguler, yang memang siap swadayanya kami juga ajukan kepada Baznas, untuk bisa melakukan pendanaan, bahwa ada 30 rumah yang memang sudah direncanakan," ujarnya.

Dikatakan Okeu, terdapat juga program rumah mendesak yang semula dianggarkan 12 Rutilahu dengan nilai Rp65 juta, namun dari hasil asesmen terdapat penambahan menjadi 18 Rutilahu, maka akan dilakukan pergeseran anggaran.

Rutilahu yang akan dibangun, disesuaikan dengan jumlah penghuni rumahnya yang apabila hanya diisi oleh satu sampai dua orang, akan dibangun tipe rumah 21 namun jika lebih dari dua orang seperti tiga, empat, lima dan seterusnya, maka akan dibangun tipe rumah 28.

"Kita juga akan melakukan penanganan Rutilahu, yang rehab sedang itu akan dilakukan juga melalui penggunaan dana dalam kondisi mendesak, yang tadinya 12 unit menjadi 18 unit. Selain itu, nanti kita akan lanjutkan koordinasi dengan Pemprov Banten, kita dapat informasi dari Perkim Provinsi Banten slot yang ada untuk Kabupaten Serang itu ada 36 unit," ucapnya.

Tidak hanya itu, kata Okeu, pihaknya akan coba menyampaikan ke Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, untuk bisa mendapatkan persetujuan menggunakan dana CSR baik dari BJB, BPR Serang, maupun perusahaan lainnya.

"Kita akan koordinasi dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Serang, seperti Wilmar dan pengusaha di Serang Timur untuk bisa memberikan kontribusinya, memberikan bantuan penanganan Rutilahu akibat bencana alam," tuturnya. (agm)

Sumber: