Hadapi Bencana, Pemkab Tangerang Anggarkan BTT Rp44 M

TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tangerang menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp44 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan darurat bencana serta kebutuhan mendesak yang belum teranggarkan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang Aep Mulyadi mengatakan, pos anggaran BTT tersebut berada di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan dikelola langsung oleh BPKAD. ”Untuk tahun 2026, Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp44 miliar. Anggaran ini ada di SKPKD BPKAD,” katanya, Selasa (27/1).

Ia menjelaskan, BTT diperuntukkan khusus untuk kondisi darurat, terutama penanganan bencana alam. Seperti banjir, angin puting beliung hingga kebutuhan logistik dan sarana pendukung yang belum tersedia di OPD teknis.”BTT sesuai ketentuan Permendagri digunakan untuk penanganan darurat bencana dan kegiatan mendesak yang belum teranggarkan di OPD. Termasuk pengadaan logistik, perahu evakuasi, maupun kebutuhan lain saat terjadi bencana,” jelasnya.

Lanjutnya, penggunaan BTT bersifat fleksibel namun tetap mengikuti mekanisme dan usulan dari OPD terkait sesuai kondisi di lapangan. Ia menjelaskan, anggaran tersebut tidak melekat pada dinas tertentu, melainkan digunakan ketika terjadi keadaan darurat.”Untuk penanganan darurat, OPD yang mengusulkan sesuai kebutuhan di lapangan. Jadi terpisah dengan anggaran rutin OPD,” jelasnya. 

Data yang didapat bantenekspres.co.id, realisasi anggaran BTT pada tahun 2025 sebesar Rp35,21 miliar atau 93,73 persen dari total pagu yang tersedia.”Realisasi BTT tahun 2025 sebesar Rp35.219.507.481 atau sekitar 93,73 persen. Kalau Januari 2026 belum ada penyerapan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mengatakan, dana kebencanaan tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp400 juta. Dana ini, kata dia, khusus untuk kebutuhan logistik bagi korban bencana alam seperti banjir, longsor dan sebagainya.

”Kita dianggarkan itu Rp400 juta untuk logistik. Ada dua perahu tahun ini juga yang direncanakan. Total Rp500 juta. Sisanya itu untuk pemadam kebakaran (damkar),” jelasnya. 

Lanjut Taufik, anggaran untuk kebencanaan di tahun 2026 masih terbilang kurang. Soal kebutuhan logistik saja, ia menyebutkan, mesti melakukan komunikasi dengan swasta dan beberapa pihak untuk memenuhi kebutuhan logistik. ”Memang kurang, jadi harus kesana kemari meminta bantuan swasta. Tahun ini saja untuk anggaran kebutuhan logistik sudah habis. Jadi masih harus nyari untuk masyarakat yang mengungsi,” jelasnya.(sep)

Sumber: