Benyamin Ajak OPD Teliti Gunakan Anggaran

TANGERANGEKSPRES.ID, CIPUTAT — Wali Kota Tang­sel Benyamin Davnie meng­ajak seluruh Organisasi Pe­rangkat Daerah (OPD) untuk teliti meng­gunakan anggaran. Se­hing­ga, penggunaannya tidak menimbulkan risiko hu­kum.

Hal ini disampaikan saat meng­gelar bimbingan teknis (bimtek) manajemen risiko. Bimtek yang dilaksanakan di Aula Blandongan, Balai Kota, Rabu, 23 September 2025 ter­sebut diperuntuhkan bagi ke­pa­la organisasi perangkat da­e­rah (OPD) dan pejabat lainnya.

Bimtek tersebut dibuka oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. Menurut Benyamin, bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemaha­man dan pengetahuan tentang manfaat dan konsep manaje­men risiko.

”Juga meningkatkan kesadar­an akan pentingnya budaya sadar risiko pada personil di lingkup perangkat daerah dan pemkot, meningkatkan ke­mam­­­puan personil dalam pe­nyusun struktur manajemen risiko, melaksanakan penilaian risiko dan penyusunan ren­cana tindak pengendalian,” ujarnya kepada wartawan se­usai bimtek, Rabu, 24 Sep­tem­ber 2025.

Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut menambahkan, pihaknya sudah minta kepada di lingkup Pemkot Tangsel untuk meningkatkan kapa­bilitasnya dalam bekerja.

”Saya sudah minta kepada teman-teman untuk mening­katkan kapabilitasnya karena, setiap belanja dan setiap ke­giatan pemerintah harus di­hitung menejemen risikonya,” tambahnya.

Menurutnya, pelatihan ter­sebut bukan kali pertama di­adakan namun, sudah kese­kian kali dan penting untuk dalam kerangka memitigasi risiko apa yang akan timbul bila kita melakukan kegiatan. ”Baik itu manajemen risiko dari cuaca, reaksi publik, dari aspek anggaran, aspek aturan dan lainnya,” jelasnya.

Mantan Wakil Wali Kota Tang­sel dua periode tersebut menu­turkan, dalam acara ter­sebut juga dilakukan penan­data­nga­nan pakta integritas sistem penyuapan. Semua kepala OPD, kepala unit kerja diminta me­nandatangani pak­ta ingetitas.

”Pakta integritas inu meru­pakan amanat dari peraturan Perundang-Undangan dan disaksikan dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten,” tuturnya.

Pak Ben mengaku, pakta in­tegritas tersebut berisi 10 pernyataan, seperti tidak suap, soal aset dan lainnya. ”Ini penting sebagai kontrol dan kendali saya dan kalau ada sesuatu saya tinggal buka lagi anda sudah berjanji, kalau melanggar akan dikenakan sanksi,” ungkapnya.

Pak Ben berharap, pening­katan pelayanan kepada ma­syarakat harus lebih diting­katkan, standar pelayanan standar pelayanan prosedur (SOP) harus dievaluasi.

”Termasuk komunikasi sosial dan komunikasi pembangunan kepada publik yang harus dila­yani dan ini juga harus men­dapatkan pemahaman-pema­haman baru ditengah-tengah masyarakat,” tutupnya. (bud)

Sumber: