WH Akan Sering Turun Gunung

SERANG—Hari pertama kerja, Selasa (16/5), Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Banten. WH didampingi Andika menggelar rapat bersama para kepala dinas dan kepala badan tersebut. “Tadi, kami tukar pikiran dengan kepala OPD. Saya berharap tiap-tiap OPD punya inisiatif untuk melihat peluang, lalu juga memandang dan membuat suatu kontribusi Banten menjadi apa ke depan. Saya ingin menyadarkan mereka bahwa Banten menjadi tanggung jawab bersama,” kata WH saat ditemui wartawan usai rapim. Menurut WH, permintaan tersebut bukan sebuah instruksi. Melainkan imbauan. “Ini pekerjaan yang mulia. Dan saya minta inisiatif dari mereka untuk memberikan sumbangsih pemikiran. Seorang pegawai negeri menjadi pelayan masyarakat, dan itu ibadah,” ujarnya. Terkait pemaparan para kepala OPD, WH mengaku belum menindaklanjuti. Meski begitu, ia berharap para pejabat atau kepala dinas mempunyai kemampuan dalam memandang, membahas, dan mempunya pemikiran yang nantinya akan disampaikan ke kepala daerah tentang Banten. “Kalau eselon II saat ini kita belum beri kesempatan. Kita baru beri arahan secara ringan dan sederhana. Dan rapat ini juga akan kita lanjutkan besok (hari ini red),” jelasnya. Lebih lanjut, WH menegaskan, dirinya bersama Andika Hazrumy akan lebih sering turun gunung. Lebih banyak memantau proses pembangunan yang sedang berlangsung di lapangan. Hal itu dilakukan pula dalam rangka memantau efektivitas program pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota melalui bantuan keuangan yang telah diberikan Pemprov Banten. “Nanti kami (gubernur dan wakil gubernur-red) memang akan banyak monitoring keluar. Pak sekda nanti yang stand by di sini. Monitoring ke pemerintah daerah di kabupaten/kota, untuk melihat apakah bantuan keuangan yang kita berikan itu sesuai atau sejalan dengan program provinsi,” katanya. Ditambahkan mantan Walikota Tangerang dua periode itu, monitoring ke lapangan juga perlu dilakukan agar gubernur dan wakil gubernur dapat lebih mengenal lebih dekat masyarakatnya baik itu di wilayah pedesaan maupun perkotaan, serta mengetahui secara langsung hal-hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat dari kedua zona tersebut. “Tentu saja berbeda, antara kebutuhan masyarakat di desa atau di kota. Sehingga diharapkan ada harmonisasi antara program pemerintah dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya. Sementara berkaitan dengan penggunaan anggaran, dirinya meminta Inspektorat dapat meningkatkan fungsi pengawasan yang melekat kepada seluruh OPD di Pemprov Banten. Bahkan, gubernur menyatakan secara langsung bahwa Inspektorat harus menjadi panca indera gubernur dan wakil gubernur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik korupsi maupun ketidakpatuhan administrasi. “Saya ingin Inspektorat melaporkan langsung hasil pengawasan atau yang menjadi tupoksinya kepada gubernur dan wakil gubernur. Kalau koordinasi silakan ke Asda I. Tapi Inspektorat harus jadi pancaindera kami, yakni gubernur dan wagub. Bukan berarti saya mau investigasi pekerjaan saudara-saudara semua di OPD-nya masing-masing, saya hanya membantu mencermati semua persoalan yang dialami saudara-saudara agar tidak menjadi persoalan yang lebih serius ke depannya,” katanya. Bahkan, WH menginginkan agar secara rutin Inspektorat dapat menyampaikan hasil pemeriksanaannya terhadap seluruh OPD. Karena kedepan ia akan mengekspos hasil pemeriksaan atau temuan-temuan OPD dalam rapat terbuka. “Nanti kepala dinas jangan tersinggung kalau saya mengekspose temuan hasil pemeriksaan Inspektorat. Karena kelemahan kita ini malas, kalau ada temuan tidak sesegera mungkin diselesaikan. Jangan sampai nanti ada temuan terus didiamkan saja,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan, rapat tersebut haruslah dapat memberikan treatment khusus dari OPD-OPD. “Jadi bidang-bidang atau OPD-OPD nantinya dikoordinasikan oleh asisten. Nanti permohonan setiap OPD langsung saja, tadi sudah bagi tugas supaya tidak kaku,” kata Ranta. Menurut Ranta, rapat tersebut nantinya akan dilakukan setiap waktu. “Pak gubernur ingin tidak ada isu yang tertunda. Misalkan PUTR atau dishub masih ada kendala, kita tanyakan kenapa dan kita tangani secara khusus apa sih persoalannya,” ujarnya. (tb/ang/bha)

Sumber: