Pendemo Pertanyakan Tunjangan Rp100 Juta Setiap Dewan

Pendemo Pertanyakan Tunjangan Rp100 Juta Setiap Dewan

Masa aksi Aliansi RBM marah dihadapan staf sekretariat DPRD Kabupaten Lebak karena tidak satu pun anggota DPRD menemui mereka, Rabu (17/9). (AHMAD FADILAH/TANGERANG EKSPRES)--

TANGERANGEKSPRES.ID, LEBAK — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu Melawan (ARBM) Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk­rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Lebak, Rabu (17/9). 

Dalam Aksinya, masa yang berjumlah puluhan tersebut sempat marah dan ngamuk di gedung DPRD Lebak, karena selain tidak ada satupun ang­­­gota dan pimpinan DPRD yang menemui, masa aksi marah karena, Sekretariat DPRD me­ngaku tidak mengetahui akan ada aksi hari ini. 

”Ini salah satu bentuk ketidak pedulian DPRD dan Pemkab Lebak, kami sudah jauh-jauh hari melayangkan surat akan melakukan aksi damai baik ke DPRD, Pemkab bahkan Ke pol­­­res. Tapi mereka (sekretariat DPRD) mengaku tidak tahu akan ada demo, sehingga ang­gota dewan tidak ada satupun di gedung milik Rakyat ini,” kata Aji Rosad, inisiator ARBM

Menurutnya, aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap kinerja pem­kab dan DPRD Lebak yang dinilai gagal dalam menja­lankan amanah rakyat serta cenderung menikmati fasilitas mewah di tengah penderitaan masyarakat.

Dalam aksi ini, pihaknya membawa sedikitnya 8 poin tuntutan Rakyat, diantaranya terkait tambang ilegal, henti­kan tangkap semua pengusaha perusak lingkungan. Trans­paransi penuh penyaluran bantuan warga miskin & ru­mah tidak layak huni dan stop praktik korupsi.

Gaji dan tunjangan DPRD Lebak, potong tunjangan ber­lebihan yang mencapai lebih dari Rp100 juta/bulan per anggota. Pelayanan Kesehatan, wujudkan layanan gratis, cepat, dan merata bagi rakyat miskin. Pendidikan, pastikan sekolah benar-benar gratis, fasilitas pendidikan merata dan guru sejahtera.

Dana CSR, transparansi anggaran CSR perusahaan di Lebak, jangan jadi bancakan para elit pe­nguasa. BUMD (PDAM & LKM), lakukan audit terbuka, hentikan praktik korupsi dan kebocoran anggaran. Serta bu­kan anggaran Dispora 2023–2024, Transparansi penggunaan anggaran dan berikan ruang nyata bagi pemuda untuk berkarya.

”Kami sangat kecewa, karena dalam aksi ini, tidak ada satu­pun perwakilan Pemerintah Kabupaten Lebak yang hadir menemui rakyat di Kantor Bupati. Begitu juga anggota DPRD Lebak, saat kami aksi dan masuk kantor kosong tanpa kehadiran anggota DPRD. Ini bukti nyata bahwa wakil rakyat absen ketika rakyat datang menuntut keadilan,” paparnya.

Budi, pegawai sekretariat DPRD membenarkan, jika hari ini tidak ada anggota dewan yang ngantor, karena sedang kunjungan ke luar daerah. Sehingga, masa aksi tidak bisa menemui mereka. 

”Iya kami juga tidak tahu, jika hari ini akan ada aksi di gedung DPRD,” ucap Budi. (fad)

Sumber: