HNSI Adukan Masalah Nelayan ke Gubernur

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten menyam­paikan berbagai permasalahan yang merugikan nelayan yang ada di Banten. Hal ini terungkap dalam audiensi yang diterima langsung oleh Gu­bernur Banten Andra Soni di Gedung Pen­dopo Lama, Kota Serang, Kamis (11/9).

Ketua DPD HNSI Provinsi Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani mengatakan, kon­disi nelayan saat ini cukup memprihatinkan. Maka dari itu ia membutuhkan kebijakan Gubernur Banten dalam me­ng­atasi berbagai masalah yang merugikan nelayan.

"Aspirasi ini kita sampaikan terkait permasalahan nelayan di Banten, dan kebijakan gu­ber­nur bisa menjadi langkah dalam pembangunan di sektor perikanan," katanya kepada awak media.

Ia menyebutkan, beberapa masalah tersebut yaitu terkait dengan pendangkalan alur melaut bagi nelayan. Akibat­nya nelayan harus menunggu arus air untuk bisa menangkap ikan.

"Permasalahan nelayan per­tama pendangkalan alur, ba­nyak nelayan yang tidak bisa melaut, saat masuk harus me­nunggu arus air dulu," ujarnya.

Masalah lainnya, yaitu dis­tribusi BBM bersubsidi yang belum merata, di mana banyak nelayan di pesisir pantai belum mendapatkan kuota BBM tersebut.

"Ini juga jadi langkah kebi­jakan Pak Gubernur untuk bisa memberikan solusi kepa­da pemerintah yang berkaitan BBM, baik untuk menambah kuota ataupun memberikan kemudahan dalam mengakses untuk mendapatkan BBM subsidi," terangnya.

Lebih lanjut, kata Neneng, alur nelayan mengalami pe­nyempitan yang diakibatkan adanya industri. Maka dari itu ia meminta agar pihaknya ikut terlibat dalam pembuatan izin Analisis Mengenai Dam­pak Lingkungan Hidup (AMDAL).

"Karena di sana ada izin dari ma­syarakat yang terdampak, maka kami mewakili, kadang kami tidak dilibatkan dalam pembentukan AMDAL, ketika pada saat ada dampak negatif kita hanya mendapatkan keru­gian saja karena saat izin kami tidak dilibatkan," paparnya. 

Tak hanya itu, masalah lain­nya yaitu banyaknya pelang­garan yang dilakukan tugboot atau kapal tunda yang parkir sembarangan di area tangkap. Akibatnya jaring milik nelayan mengalami kerusakan, bahkan tak sedikit kapal nelayan yang mengalami kerusakan.

"Kita sudah koordinasi ke perusahaan tapi tanggapannya kurang disikapi, kami minta agar Pak Gub bisa menertibkan itu, sehingga nelayan tidak lagi bingung ke siapa menga­du," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni meminta kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk membuat forum khusus bersa­ma DPRD HNSI Provinsi Ban­­ten. Hal itu dilakukan agar tidak hanya menyampaikan masalah, melainkan juga dapat mencari solusi bersama.

"Tadi waktunya terbatas, karena ini harus dilakukan secara komprehensif maka kita harus ada forum khusus," katanya.

Secara khusus, Andra juga meminta agar forum tersebut dilakukan di dekat nelayan, sehingga dirinya dapat menge­tahui secara langsung masalah yang dialami nelayan Banten saat ini.

Sumber: