Loket DPMPTSP Paling Banyak Dikunjungi

Loket DPMPTSP Paling Banyak Dikunjungi

Petugas melayani masyarakat yang mengurus perizinan di loket DPMPTSP di Mal Pelayanan Publik Kota Tangsel.-(Miladi Ahmad/Tangerang Ekspres)-

TANGERANGEKSPRES.ID, SERPONG — Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangsel te­lah hadir dan melayani ma­syarakat sejak 2021. Kehadiran MPP adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan pub­lik yang terintegrasi dan efisien bagi masyarakat.

Sekretaris DPMPTSP Kota Tangsel Haris Jaya Prawira me­nga­takan, kehadiran MPP merupakan implementasi dari Peraturan Presiden nomor 89 tahun 2021 tentang penye­leng­garaan MPP.

”Sekarang ada 18 instansi yang bergabung dan ada 75 layanan yang diberikan di MPP Tangsel,” ujarnya, Rabu, 10 Sep­tember 2025.

Haris menambahkan, 18 ins­tansi tersebut berasal dari OPD yang ada dilingkup Pemkot Tangsel, BUMD, BUMN dan lainnya. Untuk OPD mulai dari Bapenda, DPMPTSP, Disduk­capil, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan lainnya.

Juga ada Kementerian Aga­ma, Pengadilan Negeri, Penga­dilan Agama, BPJS Ketena­gakerjaan, BNN, PLN, BPOM, Kejaksaan Negeri dan Polres Tangsel. Dimana kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam menciptakan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat dan dapat di­andalkan dalam MPP.

”Layanan terbaru yang ada di MPP Tangsel adalah ad­mi­nis­trasi hukum umum (AHU) Direktorat AHU pada Kementerian Hukum dan HAM,” tambahnya.

Menurutnya, tingkat kunju­ngan masyarakat ke MPP Kota Tangsel pada 2024 mencapai 47.147 orang. Adapun 5 besar loket MPP yang paling banyak diakses warga adalah DPMP­TSP, Imigrasi, bank bjb, Dis­dukcapil dan Bapenda.

Loket DPMPTSP di MPP yang ada di kawasan Perkan­toran Cilenggang paling ba­nyak dikunjungi masyarakat selama 2024. Sampai saat ini Loket DPMPTSP juga paling banyak dikunjungi,” jelasnya.

Haris berharap, bagi instansi yang belum bergabung di MPP dapat segera bergabung untuk mempermudah layanan ma­syarakat. ”Kami kordinasikan untuk bisa memberikan laya­nan, terakhir instansi yang bergabung adalah Dirjen AHU Kementrian Hukum,” tuturnya.

”Kita berharap keberadaan MPP ini dapat betul-betul dirasakan masyarakat dalam pengurusan perizinan,” tu­tupnya. (bud)

Sumber: