Sri Mulyani Dicopot, Aktivis Menilai Langkah Tepat

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten menyoroti reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pergantian lima menteri Kabinet Merah Putih belum menjawab keresahan publik. Namun, Ketua Bidang ESDM Badko HMI Jabodetabek Banten, Entis Sumantri menilai pergantian merupakan langkah tepat. Terlebih dengan berbagai kebijakan yang rasanya jauh dari kata mensejahterakan rakyat.

Sebagai solusi konkret, HMI Banten mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus yang mengatur etika pejabat negara. Perpres ini diharapkan mencakup standar tutur bahasa dan tingkah laku, serta memuat sanksi hukum yang jelas bagi pelanggar, melampaui sekadar kode etik ASN yang sudah ada.

"Presiden harus segera melakukan rapat dan membuat Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden khusus untuk Kementerian di Republik ini, dan seluruh pejabat negara yang ada di Republik ini bukan hanya tentang kode etik ASN saja tapi tentang etika seorang pejabat negara," papar Entis. Seperti diketahui ada empat menteri yang diganti oleh Presiden di Istana Negara. 

Yakni, Menteri Keuangan dari Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono dan diangkatnya Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dicopot. Namun, Presiden Prabowo belum menunjuk penggantinya. Demikian juga dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga copot. Penggantinya, Puteri Anetta Komarudin. Namun, Puteri Anneta belum dilantik. Entis menyoroti dicopotnya Sri Mulyani dari jabatannya.

"Kami meyakini dengan segala kegaduhan maka Presiden perlu mengevaluasi kinerja di setiap kementerian yang ada di RI," katanya melalui sambungan telepon, Senin (8/9).

Salah satunya pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai kerap kali merugikan masyarakat. Sri Mulyani dinilai kerap menimbulkan kegaduhan publik melalui pernyataan dan tingkah laku.

"Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang pernyataannya mengenai guru dan dosen sebagai beban negara dianggap mengecewakan rakyat dan tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat," ujarnya.

Meski begitu, HMI juga menegaskan bahwa evaluasi tidak cukup hanya sebatas pergantian figur menteri. Tetapi harus menyentuh perubahan paradigma dan pola pikir mendasar seluruh pejabat kabinet.

"Lontaran yang tidak pantas diucapkan juga harus menjadi bahan evaluasi, sebagai bentuk dari evaluasi kinerja menteri. Nah, kita harus berkaca dan belajar dari situ bukan hanya figurnya saja yang diganti sebetulnya. Paradigma setiap menteri yang ada di republik ini yang harus kita ganti, harus kita ubah secara secara mendasar gitu," jelasnya.

Menurut Entis pejabat negara yang digaji dari pajak rakyat harus berfungsi sebagai pelayan publik dan menjaga etika serta tutur bahasa. Sikap anti kritik terhadap masukan dari masyarakat sipil dinilai sebagai bentuk arogansi yang merendahkan martabat rakyat.

"Bila perlu saya minta pak presiden mengevaluasi menteri lain seperti Cak Imin, Nusron Wahid, dan Bahlil Lahadalia. Pernyataan Cak Imin dinilai pernah menyakiti kader HMI. Sementara lontaran Nusron terkait UKT dan sikap Bahlil terhadap mahasiswa dianggap berkontribusi pada kegaduhan dan memicu asumsi negatif di masyarakat," jelasnya.

Sementara itu,  Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten Indra Patiwara angkat bicara soal reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo. Indra menyambut baik niat Presiden Prabowo yang mengganti beberapa menterinya.

Sumber: