Provinsi Banten Alokasikan Rp300 Miliar untuk Program MBG

TANGERANGEKSPRES.CO.ID - Gubernur Banten terpilih Andra Soni mengungkapkan, pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp300 miliar melalui APBD Tahun 2025.

"Saya sebagai Ketua partai mendapat laporan dari temen-temen Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Banten, bahwa mata anggaran APBD 2025 disiapkan anggaran untuk persiapan MBG khusus kewenangan provinsi sebesar Rp300 miliar," ungkap Andra Soni saat diwawancarai di Kota Tangerang belum lama ini. 

Dia menuturkan, secara urusan konkuren, pelaksanaan program MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini, untuk jenjang TK, SD dan SMP kewenangannya untuk pemerintah kabupaten kota, sedangkan tingkat pemerintah provinsi yaitu SLTA. pelaksanaan program MBG ini harus dilaksanakan secara gotong royong dalam upaya menyukseskan program tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Saya belum memiliki kapasitas berbicara, karena saya baru gubernur terpilih yang baru saja ditetapkan oleh KPU dan belum dilantik, tapi secara teknis Badan Gizi Nasional dan hasil diskusi dengan kawan-kawan di fraksi termasuk dengan pak Pj Gubernur bahwa provinsi Banten telah siap menjalankan program MBG," paparnya.

Selain itu, politisi dari Partai Gerindra ini juga menyatakan siap merealisasikan salah satu program unggulannya sebagai Gubernur Banten yaitu penerapan Sekolah Swasta Gratis. Program ini akan mulai dijalankan pada tahun ajaran baru 2025.

Dia mengatakan, bahwa dalam APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025 juga telah dialokasikan untuk pelaksanaan sekolah swasta gratis di wilayah Banten.

"Kita sudah bisa menjalankan mulai tahun ajaran ini karena sudah dianggarkan, detailnya nanti," ujarnya.

Dia mengatakan, program sekolah swasta gratis akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Banten. Hal itu guna mengakomodir bagi siswa SMP yang tidak masuk SMA/SMK negeri. Namun, pihaknya akan memprioritaskan bagi siswa dari kalangan keluarga tidak mampu.

"Yang tidak masuk sekolah negeri bisa gratis juga di sekolah swasta pada jenjang SLTA, khususnya calon siswa dari keluarga tidak mampu kita prioritaskan," ungkapnya.

"Tnggal bagaimana Dinas Pendidikan di masa transisi ini bisa melakukan pemetaan terkait sekolah-sekolah swasta yang bersedia dan layak untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka melaksanakan sekolah gratis," jelas Andra Soni.

Menurutnya, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan unsur-unsur penyelengara pemerintah daerah Agar program yang selalu digaungkan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

"Agar sekolah gratis ini bisa diberi ruang untuk dilaksanakan di tahun ajaran baru," imbuhnya.

Menurutnya, kedua program unggulan tersebut, baik penerapan program makan bergizi gratis dan sekolah swasta gratis merupakan harapan masyarakat khususnya di Provinsi Banten sebagai upaya pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.

Dia berharap, program-program unggulan ini dapat berdampak dengan baik guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. "Program-program ini sangat diharapkan oleh masyarakat, baik penerapan sekolah swasta gratis maupun MBG khususnya orang tua siswa," pungkasnya.(*)

Sumber: