KKP Tunjuk BNI Salurkan Kredit ke Mitra Binaan dan Nelayan

Kerja sama BNI dengan KKP ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan beberapa Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sementara MoU antara BNI dengan Perinus diarahkan untuk Pemberian Fasilitas Kredit kepada nelayan binaan, pinjaman berbasis gaji, penyaluran kredit konsumer, hingga layanan cash management BNI. Menteri Susi menyambut baik kerja sama ini. Diharapkan, BNI bisa mengoptimalkan serapan BLU lebih cepat.

"BNI juga sudah berkerja sama dengan KKP dalam pengelolaan uang APBN, tentu bisa dilanjutkan dengan sekarang kita punya BLU. Saya berharap BLU kita bisa terserap lebih cepat dan bulirannya juga akan lebih cepat dan lebih profesional dan penerimanya jauh lebih baik dengan memanfaatkan kapasitas yang ada di perbankan," ujarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (25/8).

Menurut Susi dengan jaringan perbankan yang dimiliki BNI, maka penyaluran BLU KKP bisa lebih cepat terserap. Ada pun total BLU KKP tahun ini sebesar Rp 500 miliar. "Dengan outlet dimana-mana, saya yakin BNI bisa mempercepat layanan BLU ini. Kalau penyerapannya baik tentu kuta bisa memohon kepada Menkeu untuk diberikan tambahan BLU lagi," terangnya. Ditempat yang sama, Wadirut BNI, Herry Sidharta menyampaikan, pihaknya juga memberikan berbagai solusi dan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya Percepatan penyaluran kredit program dan kredit umum baik secara langsung maupun lingkage kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan binaan KKP. "BNI juga siap melakukan pertukaran data dan Informasi, Layanan fungsi perbankan kepada Channeling Bank Administrating Bank pada proyek pinjaman dan atau hibah Luar Negeri," kata dia. Sekedar informasi, kredit sektor kemaritiman hingga Juli 2017 sebesar Rp 14,4 triliun kepada 2.359 debitur, yang terdiri atas sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 2,1 triliun kepada 2.004 debitur. Sementara sektor lainnya sebesar Rp 12,3 triliun untuk 355 debitur, yang didominasi oleh kredit dari segmen pengangkutan dan pelayaran (52 persen), galangan kapal (20 persen), budidaya & Penangkapan ikan (14 persen), Industri pengolahan dan perikanan (6 persen), perdagangan hasil perikanan (6 persen) dan konstruksi pelabuhan (2 persen). (cr4/JPC)