Gelar Pasukan Pemilu 2024, Kapolres Bilang wilayah Tangsel Rawan Isu SARA

TANGERANGEKSPRES.CO.ID - Polres Tangsel menggelar apel pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di wilayah hukum Polres Tangsel. Apel dilaksanakan di halaman Mapolres Tangsel, Selasa, 17 Oktober 2023 dan dipimpin Kapolres Tangsel AKBP Faisal Febrianto. Hadir dalam apel tersebut Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, PJU Polres Tangsel, polsek jajaran, perwakilan dari TNI, perwakilan dari Dinas Perhubungan, satpol pp, perwakilan KPU dan Bawaslu Kota Tangsel dan organisasi masyarakat. Kapolres Tangsel AKBP Faisal Febrianto mengatakan, pihaknya melibatkan sekitar 900 personel dalam operasi Mantap Brata "Untuk sarana dan prasaranya juga kita libatkan semua, baik kendaraan taktis, patroli dan karena tahapan-tahapab pemilh memerlukan kegiatan pencegahan," ujarnya kepada TANGERANGEKSPRES.CO.ID, Selasa, 17 Oktober 2023. Faisal menambahkan, pihaknya juga akan melakukan simulasi penanganan apabila terjadi konflik-konflik terkait pemilu. "Simulasi akan kita laksanakan besok siang," tambahnya. Kapolres menjelaskan, yang patut diantisipasi kerawanan saat Pemilu di wilayah hukumnya adalah polarisasi dan isu SARA. Pasalnya, masyarakat yang ada sangat heterogen terdapat berbagai agama dan suku. "Ini akan kita antisipasi pada saat memasuki tahapan pemilu sampai pencobloson. Mungkin nanti saat pencoblosan dan perhitungan kerawanannya berbeda" jelasnya. Faisol mengaku, semua wilayah dianggap rawan dan pihaknya tidak mau under estimate (meremehkan). "Kami persipkan pengamann sesuai situasi dan geografisnya. Pasukan akan kita sebar mulai pendistribusian logistik Pemilu," tuturnya Dalam apel tersebut, Kapolres Tangsel juga membacakan amanat dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. "Ini sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa, Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita," ujarnya. Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024. Terlebih lagi, Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar. Oleh sebab itu, untuk mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya menggelar "Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024". "Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu," tambahnya. Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, dimana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi. Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Indonesia. Sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar "Persatuan dan Kesatuan, serta Kemajuan Bangsa Diatas Kepentingan Kelompok” guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu SARA, propaganda firehose of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan Satgas Anti Money Politics serta Satgas Pemilu Damai. Sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi (K3I), Operasi ini akan didukung oleh Command Center di tingkat Mabes Polri sampai Polda jajaran. Melalui dukungan sarpras modern dan berbagai fitur yang ada, diharapkan Command Center mampu mengintegrasikan data maupun informasi, sehingga seluruh personel pengamanan di lapangan dapat terorganisir secara terpadu dari pusat hingga daerah. Operasi Mantap Brata 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepad masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas pada Pemilu 2024, serta agar masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan. Berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Bawaslu, terdapat 5 Provinsi dan 85 Kabupaten/Kota berkategori Kerawanan Tinggi, serta berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Tahap III Polri terdapat 2 Provinsi. dan 1 Kab/Kota berkategori Sangat Rawan. Bagi wilayah yang tergolong Kerawanan Tinggi dan Sangat Rawan, segera lakukan langkah antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lainnya, jangan under estimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin. "Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah. Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta nesesitas," tuturnya. Khusus terkait bencana alam, koordinasikan dengan TNI, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder lainnya guna memetakan daerah rawan, sehingga bencana dapat dimitigasi. Siapkan pula rencana antisipasi bekerjasama dengan penyelenggara pemilu, apabila nantinya terdapat situasi bencana alam di suatu daerah seperti contohnya mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi pengungsian. Terorisme juga harus menjadi perhatian serius. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat 6 aksi serangan teror dan ini tidak boleh terjadi di Pemilu 2024. Terlebih saat ini perang antara Hamas dengan Militer Israel sedang bereskalasi, dimana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di Indonesia. Optimalkan preventive strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan sekecil apapun pada Pemilu 2024. "Selanjutnya terkait tindak pidana pemilu, lakukan koordinasi dan kolaborasi antar pilar Sentra Gakkumdu, agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana pemilu dapat dilakukan secara profesional serta transparan, sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat," tutupnya. (*) Reporter : Tri Budi

Sumber: