Silpa Jumbo Diklaim Efisiensi

SETU-Pandangan negatif Dewan terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dibantah. Walikota Airin Rachmi Diany mengklaim, nilai Silpa yang membengkak karena keberhasilannya melakukan efisiensi selama 2016. Hal ini, disampaikan Airin saat memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tangsel terkait pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2016, Senin (10/7). Airin menjelaskan, jumlah Silpa tahun 2016 sebesar Rp 510 miliar lebih itu berasal dari sisa anggaran belanja daerah Rp 422 miliar dan pelampauan pendapatan sebesar Rp 87 miliar lebih. Rendahnya serapan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya pelampauan pendapatan daerah, efisiensi belanja, serta pertimbangan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Hal lainnya, karena lambatnya penerbitan petunjuk teknis soal dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. "Namun, kami sepakat bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perlu ditingkatkan secara intensif agar akuntabilitas dan kualitas kinerja Pemkot Tangsel lebih baik lagi," ungkapnya, di Graha Widya Bhakti Puspiptek Setu, Kota Tangsel. Sementara itu, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menuturkan perihal bengkaknya jumlah nominal Silpa pada bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Wakil Walikota yang karib disapa Pak Ben itu mengatakan, penyebabnya karena kegiatan peningkatan sarana dan prasarana bagi sekolah dasar yang pendanaannya bersumber dari DAK tak dapat direalisasikan. Karena keterlambatan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Jadi tidak cukup waktu bagi kita melaksanakan kegiatan untuk menyerap anggaran tersebut. Di bidang kesehatan, karena kita tak bisa melaksanakan kegiatan jaminan persalinan karena tak sesuai kondisi Kota Tangsel," tambahnya. Pak Ben juga mengatakan, persoalan Silpa akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dengan menitik-beratkan pada peningkatan proses perencanaan pembangunan yang baik dan peningkatan penyerapan anggaran yang menyeluruh. "Kami sependapat bahwa Silpa tahun 2016 ini harus secara nyata dimanfaatkan untuk program pembangunan Tangsel yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya," imbuhnya. Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Persatuan Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) Rizki Jonis menyatakan, jika tak ada lagi toleransi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih rendah serapan anggarannya. "Mengapa tidak menjalankan program yang sebelumnya sudah direncanakan dan disepakati bersama dalam time table. OPD hatus betul-betul berkomitmen menjalankan program sesuai arahan walikota. Tak ada toleransi lagi serapan anggaran rendah dibawah 50 persen," pungkasnya. (mg-22/esa)

Sumber: