Pemimpin Daerah Jangan Lupakan Kepentingan Masyarakat

Ketua Bakor Pembentukan Provinsi Banten Tb Tryana Sjam’un memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Banten di KP3B, Kota Serang, Sabtu (4/10).-Syirojul Umam-Tangerang Ekspres
SERANG - Ketua Badan Koordinasi (Bakor) Pembentukan Provinsi Banten Tubagus (Tb) Tryana Sjam’un meminta kepada para pemimpin daerah di Banten untuk tidak melupakan kepentingan masyarakat.
Hal itu diungkapkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Banten di KP3B, Kota Serang, Sabtu (4/10).
Ia menjelaskan, pembentukan Provinsi Banten merupakan hasil perjuangan panjang dan bukan pemberian. Hal ini tentunya dengan semangat cita-cita yang dibangun untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. "Cita-citanya hanya satu, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten," katanya.
Maka dari itu, ia menekankan masa depan Provinsi Banten secara mutlak berada di pundak para pemimpin saat ini. Ia mengingatkan bahwa hakikat pendirian provinsi ini adalah demi kepentingan rakyat.
"Di pundak bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, nasib Banten ini dipertaruhkan. Jangan sampai kita melupakan masyarakat, sebab Banten ini didirikan, dibentuk, semata-mata untuk kepentingan rakyatnya," ungkapnya.
Maka dari itu, ia menekankan agar setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan atas kesejahteraan rakyat. Visi misi Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi harus dijiwai, bukan sekedar janji di atas kertas.
"Kita harus mengelola Banten ini dengan segenap jiwa dan pikiran, agar hasilnya bisa benar-benar dinikmati oleh setiap warga Banten tanpa terkecuali," jelasnya.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, menekankan bahwa usia 25 tahun merupakan momentum berharga bagi Provinsi Banten.
Peringatan seperempat abad ini harus dijadikan ajang untuk merayakan sejarah sekaligus merefleksikan pencapaian dan tantangan pembangunan di masa depan.
Menurutnya, pada usia ini, masyarakat harus bisa merasakan manfaat besar berdirinya provinsi dari pengelolaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah setempat.
"Sejarah pembentukan Provinsi Banten adalah aspirasi rakyat yang difasilitasi negara agar masyarakat Banten bisa mengelola potensi daerahnya secara optimal," katanya.
Ia menilai, dengan potensi yang dimiliki Banten, terlebih letak strategis provinsi tersebut sebagai pintu gerbang Pulau Jawa menjadikan Banten sebagai pusat pertumbuhan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan kebudayaan lokal.
Terlebih lagi, Banten didukung oleh kekuatan anggaran yang cukup kuat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
"Apalagi kekuatan fiskal APBD Banten cukup kuat, hampir 70 persen pembiayaan ditopang dari PAD," jelasnya.
Sumber: