Iklim Usaha Positif di 2020, Pemerintah Jangan Bikin Aturan yang Tidak Jelas

JAKARTA -Resesi ekonomi sebentar lagi akan menghantam sejumlah negara. Apalagi sudah ada yang kena. Namun Indonesia diyakini tidak terkena krisis ekonomi. Hal ini didasari dari sejumlah faktor yang telah dilakukan pemerintah sehingga tren iklim usaha dan pertumbuhan bakal positif. Keyakinan ekonomi dan pelaku usaha meningkat dikuatkan oleh hasil laporan International Business Repport (IBR) semester 2 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Grant Thornton Indonesia, kemarin (29/12). Artinya, penilaian pelaku bisnis Indonesia atas keuntungan akan mengalami kenaikan cukup siginifikan, yakni 84 persen. Berbeda dari laporan periode sebelumnya yang sebesar 70 persen. Disebutkan dalam laporan tersebut, pelantikan presiden dan pengumuman kabinet pemerintahan baru yang aman salah satu menjadi pendorong keyakinan pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan hingga 12 bulan ke depan. Sehingga, dengan harapan dan keyakinan meraup keuntungan di 2020 sejalan dengan proyeksi pertumbuhan di level 5,2 persen. "Dengan indikator makro yang positif dan optimisme dari pelaku bisnis maka akan berimbas positif terhadap pasar. Hal itu memungkinkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terbesar di tahun depan," ujar Manager Partner Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani, di Jakarta, Minggu (29/12). Di sisi lain, dalam laporan itu juga menyebutkan hal-hal yang berpotensi menghambat kinerja bisnis di Indonesia. Adalah ketidakpastian ekonomi global. Faktor tersebut dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Indonesia, Faisal Basri justru mengimbau kepada pelaku usaha agar mewaspadai ketidakjelasan aturan yang mungkin terjadi di tahun depan. Pasalnya ketidakjelasan terjadi setelah Pemilu 2019 karena adanya janji politik yang berdampak pada dunia usaha. "Saya melihat tantangan terbesar tahun depan adalah keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mengatur kebijakan," ujar Faisal. Berkaca yang sudah-sudah, biasanya saat gelaran pemilu ada beberapa janji-janji politik yang berpotensi melahirkan aturan-aturan yang tidak jelas. Nah, ini yang mesti diwaspadai pelaku usaha. Kendati demikian, dia melihat pemerintah akan mengeluarkan aturan yang tidak menghambat bagi bisnis di Indonesia. "Pemerintah pasti akan memperbaiki iklim bisnis," kata dia. Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, agar iklim usaha sesuai yang diharapkan pelaku bisnis di Indonesia maka pemerintah harus merealisasikan sejumlah rencana kebijakan. Salah satunya kebijakan terkait ketenagakerjaan. Dia mencontohkan, program Kartu Pra Kerja dan RUU Cipta Lapangan Kerja agar segera diberlakukan. "Problem yang kita hadapi adalah masih sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Kondisi demikian menghambat bisnis di Indonesia," ucap dia. Pemerintah juga perlu mendorong kebijakana fiskal dan moneter yang tepat. Hal ini demi menjaga nilai tukar mata uang Indonesia sehinga bisnis di Indonesia akan menggeliat. Selain itu didukung oleh kebijakan Bank Indonesia lewat menurunkan suka bunga acuan sesuai kondisi perekonomian. Dan, Kementerian Keuangan memanfaatkan kebijakan fiskal untuk menggunakan pada jenis belanja modal. (din/fin)

Sumber: