Aturan Baru, UN Berubah Mapel UN Tak Diujikan di USBN

JAKARTA - Bakal ada perubahan signifikan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2020. Yakni mata pelajaran yang sudah diujikan di UN, tidak perlu diujikan di ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Tahun depan UN digelar mulai 16 Maret untuk kelompok SMK. Kabar perubahan UN dan USBN itu diungkapkan Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag Rohmat Mulyana. Dia mengatakan baru saja mengikuti rapat bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). "Kami kemarin rapat dengan BSNP. Memang betul ada pedoman dan perubahan signifikan," jelasnya di sela paparan penyeleggaraan Gelar Pentas PAI di kantor Kemenag kemarin (2/9). BSNP merupakan otoritas penyeleggara UN. Menurut Rohmat, dalam rapat dikaji skema baru. Yakni mata pelajaran (mapel) yang sudah diujikan di UN, tidak perlu diujikan di USBN. Seperti diketahui mapel yang diujikan di UN adalah Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kemudian ada satu lagi mapel pilihan sesuai jurusan siswa. Rohmat mengatakan pembahasan soal skema baru tersebut sempat alot. Namun dia mengatakan hasil kajian tim, hampir bisa dipastikan ketentuan baru itu dijalankan di UN tahun depan. Dia lantas menjelaskan alasan siswa tidak perlu lagi ujian mapel yang sama di UN dan di USBN. Pertimbangannya adalah siswa saat ini dianggap terlalu banyak ujian. Sekitar tiga bulan terakhir sebelum lulusan, siswa banyak menjalani ujian. Mulai dari ujian sekolah (US), USBN, hingga puncaknya UN. "Seperti rezim ujian," jelasnya. Diantara perbincangan yang muncul adalah, ketika mapel yang di UN tidak diujikan di USBN, nanti guru melengkapi nilai USBN dari mana. Padahal nilai USBN menjadi kriteria kelulusan siswa. Opsi yang paling kuat untuk ditetapkan adalah nilai mapel yang tidak diujikan di USBN, karena sudah diujikan di UN, diambil dari US. Rohmat menegaskan bagaimanapun juga nilai UN tidak dijadikan sebagai acuan kelulusan. Sehingga nilai UN tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan nilai USBN. Maka yang paling memungkinkan adalah mengambil dari nilai US. Dia mengatakan BSNP memang sudah mengumumkan jadwal UN tahun depan. Namun untuk detail POS UN 2020 masih dalam pembahasan. Rencananya POS UN tahun depan dikeluarkan pertengahan Oktober nanti. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji yang terpenting dalam penyelenggaraan UN adalah bagaimana konsep membuat soal. Dia mengatakan selama ini soal UN masih banyak yang menuntut kemampuan menghafal siswa. Padahal menurut dia, kemouan menghafal adalah tingkatan dasar dalam pendidikan. Sementara yang paling penting adalah kemampuan menganalisis dan berinovasi. Indra juga menyoroti mulai adanya praktik menjadikan nilai UN untuk pemeringkatan sekolah di daerah masing-masing. "Kan itu ya ngawur," jelasnya. Indra mengatakan bahwa Kemendikbud sendiri sudah tidak membuat pemeringkatan sekolah maupun siswa dari nilai UN. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian kebijakan antara Kemendikbud dengan pemda. Adanya pemeringkatan kualitas sekolah berdasarkan nilai UN, bisa memicu terjadi persaingan yang tidak sehat. Misalnya untuk berlomba mendapatkan nilai tinggi, ada praktik kecurangan. Dia berharap pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi untuk kelancaran penyelenggaraan UN. Sementara itu Kemendikbud belum bersedia komentar banyak terkait penyelenggaraan UN 2020. "Buru-buru. Ini masih awal Oktober," kata Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Mochammad Abduh. (wan)

Sumber: