DPRD Jangan Asal Keluarkan Perda
SERANG-Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy meminta kepada DPRD Banten periode 2019-2024 yang baru dilantik Senin (2/9), untuk tidak terlalu sering mengeluarkan produk hukum namun tidak jelas arahnya. Ia meminta peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan. "Dalam kapasitas pengesahan perda jangan asal, banyak perda tapi hasilnya ngaak baik. Kita juga dianjurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengeluarkan perda yang punya urgensi yang tinggi," ujar Andika saat ditemui di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, belum lama ini. Dijelaskan Andika, baik Pemprov Banten dan DPRD Banten saat ini terus berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. "Jangan banyak target tapi nggak maksimal. Kan sia-sia," tegasnya. Mantan anggota DPR RI ini berharap, Pemprov Banten dapat menjalin kerjasama dengan legislatif dalam menuangkan kebijakan pemerintah, khususnya dalam pembahasan APBD 2020. "Kami berharap dewan baru dapat segera merampungkan pengesahan APBD 2020 agar progres pemerintah bisa berjalan tepat waktunya baik dari sisi teknis, infrastruktur dan kesehatan. Kami juga berharap target awal bagaimana dewan dapat mengejar APBD 2020 dan jangan sampai terlambat," katanya. Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengajak seluruh anggota DPRD Banten periode baru untuk dapat bersama membangun harmonisasi program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan Pemprov Banten. Ia menilai, DPRD sebagai legislatif dan pemerintah sebagai eksekutif bersama-sama menyusun dan membuat perencanaan anggaran. Sebagai eksekutif, bertugas melaksanakan perintah yang disampaikan melalui perda serta DPRD selaku legislatif melakukan fungsinya melaksanakan dan check and balance. "Jadi yang melaksanakan adalah eksekutif yang mengawasi adalah DPRD sudah jelas pembagiannya, sehingga tidak ada perselingkuhan. Kalau ada persoalan dengan Provinsi Banten itu adalah tanggung jawab bersama maka itu harus membangun harmonisasi dan romantisme dalam rangka kepentingan masyarakat," ujar WH. Ia juga mengajak para anggota dewan yang baru agar bersama-sama berdiskusi mengenai kepentingan Provinsi Banten. "Kalau dievaluasi perjalanan saya bersama Pak Andika (Wagub) selama ini yang pasti ada kekurangannya. Tetapi kalau berdasarkan catatan, standar makro Provinsi Banten sudah berada di atas rata-rata nasional pertumbuhan ekonominya, tingkat kemiskinan termasuk 5 terendah nasional, masyarakat sudah mendapatkan pelayanan yang terbaik, tata kelola keuangan terbaik serta keberhasilan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan revitalisasi Kawasan Banten Lama. Hal ini karena adanya harmonisasi yang cukup baik anatara DPRD dan pemerintah," jelasnya. WH juga berharap, dengan susunan anggota legislatif yang baru mampu melengkapi dan semakin menyempurnakan kerja pemerintah melalui program-program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. "Mudah-mudahan kita dapat bekerja sama dengan baik, saya ucapkan selamat datang dan bertugas," katanya. (tb/and)
Sumber: