Banyak Catatan LKPJ Bupati, Penyerapan Anggaran Jadi Sorotan

TIGARAKSA – Keberhasilan kinerja pemerintah diukur bukan hanya pembangunan fisik yang terlihat akan tetapi tergambar di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Hal yang sama terjadi di Kabupaten Tangerang, pada 6 Maret 2018 LKPJ Bupati pada 2018 diberikan banyak catatan antaranya pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan, serta masih kurangnya serapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menanggapi banyaknya catatan yang diberikan fraksi di DPRD melalui pandangan umum, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli, menjawab, program kerja pemerintah terus berupaya dengan memaksimalkan pembangunan. “Terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dapat dijelaskan bahwa sudah ada upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui tiga indikator yakni, derajat kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang memiliki andil yang cukup besar untuk membentuk sumber daya manusia melalui berbagai program pembangunan,” katanya saat sambutan di parpurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, Senin (11/3). Dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget Rp2,181 triliun dengan realiasai sebesar Rp2,786 triliun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang disahkan. Sedangkan, PAD 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,3 persen dari 2017 dengan besaran Rp2,933 triliun. Dalam data tersebut, over-target pajak mencapai Rp620,437 miliar dengan target sebesar Rp1,216 triliun akan tetapi terealisasi sebesar Rp1,836 triliun. Meneriknya, target retribusi hanya tercapai Rp97,300 miliar dari Rp125,158 miliar sehingga terdapat kekurangan Rp27,858 miliar. Adapun pada 2018, Pemkab memiliki Siipa sebesar Rp695 miliar yang disumbang dari over-target pajak daerah yang ditetapkan Rp2,5 tirilun dan terealisasi Rp2,9 triliun. Silpa tersebut menarik perhatian fraksi-fraksi yang ada di DPRD. “Belum optimalnya belanja daerah dengan masih tingginya SiLPA disebabkan efisiensi dan pelampuan target pendapatan asli daerah,” kata Mad Romli. Selain dari itu, Mad Romli menanggapi perihal pelayanan publik yang dinilai kurang maksimum serta mendapatkan rapot merah dari Ombudsman. Menurutnya, pemerintah telah melakuakan berbagai perbaikan dengan baik dari sumber daya maupun sistem penilaian kinerja pegawai. “Pelayanan publik sektor pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan umum lainnya terus dievaluasi dan dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas ASN dan sistem manajeman untuk menunjang pelayanan publik,” sebutnya. Ia berharap jawaban yang disampaikan dapat menjawab seluruh pandangan fraksi seusai dengan harapan anggota DPRD. Adapun jawaban secara rinci, ia lampirkan untuk dapat dibahas di setiap fraksi. “Hal-hal yang lain kiranya masih diperlukan pendalaman secara substansif (inti) dapat diperjelas pada saat rapat pembahasan antara DPRD dengan OPD,” sambungnya. Usai paripurna, Mad Romli mengaku jawabannya telah merangkum seluruh pandangan umum fraksi-fraksi. “Saya kira jawaban itu sudah disampaikan di lampiran nanti disampaikan kepada anggota dewan lampirannya. Mudah-mudahan kedepan ada perubahan,” tandasnya. (mg-10)

Sumber: