WH Pastikan Jabatan Sesuai Kompetensi

SERANG-Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan penempatan pegawai di Pemprov Banten akan dilakukan berdasarkan kompetensi. Hal itu disampaikan Wahidin Halim (WH) menanggapi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur yang meminta Gubernur Banten bersikap profesional dalam menempatkan pegawai. “Akan kita mempertimbangkan akses kompetensi. Siapapun menduduki eselon dua, tiga, ya harus berdasarkan kompetensi. Jangan nanti malah kehutanan jadi kepala dinas kesehatan. Kita harus lihat kompetensi utamanya,” papar WH kepada awak media usai menghadiri wisuda sarjana dan pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sabtu (20/5). WH menjelaskan, dirinya akan menertibkan kemampuan manajemen dan kompetensi para pegawai. Mantan Walikota Tangerang tersebut mengaku telah mengetahui proporsi atau bidang-bidang yang harus disyaratkan kepada para pegawai maupun pejabat. “Kemarin saya sampaikan. Harus jadi pegawai yang jujur, amanah, mengoptimalkan segenap pekerjaan, harus melayani. Kemarin sudah saya tekankan dalam rapat dan sidak ke kantor-kantor di pemda. Saya berharap kalian bekerja sungguh-sungguh,” ujar WH. Ia mengaku sedang mencermati dan mengevaluasi pemerintahan dan kinerja pejabat maupun pegawai. “Waktu di kota kan (Pemkot Tangerang) pernah mendapatkan penghargaan reformasi birokrasi,” kata WH yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (12/5) lalu di Jakarta. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)Asman Abnur meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk profesional dalam menempatkan para pegawai. “Penempatan tersebut harus berdasarkan kompetensi pegawai, bukan karena faktor lain,” kata Asman Abnur yang juga menghadiri wisuda sarjana dan pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.  Secara umum, Asman mengungkapkan, birokrasi di seluruh unsur pemerintahan harus lebih baik. Karena itu, yang akan datang seluruh sistem birokrasi dan pelayanan di pemerintahan harus menggunakan sistem elektronik, baik untuk kedisiplinan pegawai, sistem kerja, maupun pelayanan publik. “Kita evualuasi tiap tahun, jadi tidak ada lagi ASN yang ke kantor karena takut absen, tapi karena pekerjaanya,” ujarnya. Untuk pelayanan publik, menurutnya, harus berbasis elektronik. Jangan ada lagi pelayanan publik yang masih menggunakan sistem manual. “Model kerja baru terutama birokrasi, birokrasi kita cara kerjanya tidak boleh kalah sama swasta. Kalah Anda ke bank, tidak ada pegawai yang ngobrol di bank. Semuanya kerja. Nah, kalau birokrasi kita seperti itu, saya yakin negara kita akan maju,” ujarnya. (rb/bha)

Sumber: