Jika Terjadi Curang, Prabowo Mundur
JAKARTA-Statemen Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso mencuri perhatian publik. Dalam sebuah acara di Malang, Jawa Timur, ia menyampaikan bahwa Prabowo Subianto siap mundur, jika terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019. Djoko Santoso mengatakan, Prabowo Subianto akan mundur jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Djoko Santoso dalam pidatonya saat menghadiri acara #Bising (Bincang Asik dan Penting) oleh Gerakan Milenial Indonesia (GMI) di Kota Malang, Minggu (13/1). "Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kebangsaan. Memang supaya tidak terkejut barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, maka Prabowo Subianto akan mengundurkan diri," kata Djoko. Statemen ini, dinilai santai oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo alias Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily. "Pemilu saja belum mulai. Bagaimana bisa menyebut ada kecurangan," kata Ace di gedung DPR, Jakarta, Senin (14/1). Dia mengatakan bahwa bertempur saja dulu secara sehat lalu bicara soal kecurangan. "Pilpres saja belum mulai. Pemilu belum mulai. Tapi kenapa sudah bicara soal itu," ucap Ace. Dia justru menilai kubu Prabowo sepertinya ingin menciptakan alibi bahwa kalau mereka kalah, ada yang salah. Menurut Ace, itu cara berpikir orang yang kalah. "Bukan cara berpikir pihak yang selalu optimistis menghadapi pertarungan yang sehat di Pilpres 2019," paparnya. Menurut Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding, pernyataan Prabowo itu bagian dari penggiringan opini rakyat. "Saya kira ini adalah cara atau strategi Pak Prabowo yang menurut saya sangat disesalkan karena mencoba membangun frame, menggiring opini bahwa pemilu kali ini akan berjalan curang dan kecurangan itu dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi," kata Karding. Politikus PKB ini menjelaskan, Prabowo mencoba untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu dan juga pemerintah. Dia menilai, jika upaya Prabowo itu masif dilakukan, maka rakyat berpotensi untuk tidak mencoblos ke TPS. "Bisa jadi orang tidak akan datang ke TPS untuk memilih atau sebagian orang tidak akan memilih. Karena dibangun ketakutan-ketakutan yang ada dalam dirinya," kata dia. Karding menerangkan, strategi Prabowo yang menghalalkan segala cara sangat berdampak buruk bagi bangsa. Dia juga menilai, ancaman mundur itu tidak akan dilakukan Prabowo karena ada sanksinya. "Kalau memang beliau merasa ini gejalanya banyak kecurangan, walaupun tanpa dia bisa tunjukan apa kecurangan itu, ya kalau mundur silakan mundur. Cuma harus diingat, mundur itu kena denda, yang kedua pidana, yang ketiga sangat menguntungkan Pak Jokowi karena tidak ada lawan. Jadi sebaiknya bicara yang positif-positif saja," tandas Karding. (jpc)
Sumber: