IDI Banten Ditarget 81,14 Poin

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemprov Banten pasang target tinggi untuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2026. Dari capaian 78,05 poin di 2025, IDI Banten ditarget naik menjadi 81,14 poin.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, menegaskan target ini harus jadi komitmen bersama, bukan sekadar mengejar angka penilaian.

"Target indeks demokrasi di Indonesia Provinsi Banten ditetapkan di poin 81,14. Ini harus menjadi komitmen bersama yang diterjemahkan ke dalam program kegiatan dan langkah nyata oleh seluruh pemangku kepentingan," katanya, Rabu (21/10).

Ia menekankan kunci untuk mencapai target itu ada pada kualitas data. Semua OPD diminta menyajikan data yang lengkap, akurat, dan sesuai kondisi faktual.

"Seluruh perangkat daerah dan pihak terkait dapat mem­berikan dukungan data yang lengkap, akurat, serta sesuai dengan kondisi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan," ujarnya.

Novriyadi menyebut ada tiga hal yang harus diperkuat, yakni kualitas dan validitas data, koordinasi lintas sektor, serta tindak lanjut hasil eva­luasi lewat rencana aksi ter­ukur.

"Setiap data yang kita sam­paikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan peni­laian, tetapi juga menjadi da­sar bagi perumusan ke­bijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," tuturnya.

Novriyadi menegaskan de­mokrasi berkualitas menjadi fondasi kemajuan daerah karena memberi ruang par­tisipasi dan memperkuat ke­percayaan publik.

Sementara itu, Anggota DPRD Banten Fraksi PKS, Ab­dul Rohman, menyoroti persoalan akurasi data yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, data yang tidak akurat membuat bantuan pemerintah tidak tepat sa­saran. Ia mencontohkan kasus warga penerima BPJS PBI yang tiba-tiba tidak bisa digunakan karena status desil kese­jahteraannya berubah menjadi desil 7.

"Hal-hal yang menjadi keper­cayaan masyarakat yaitu aku­rasi data," ujarnya.

Ia meminta pemutakhiran data benar-benar mencer­minkan kondisi ekonomi riil warga, bukan sekadar per­ubahan administratif.

Abdul juga mengingatkan tantangan demokrasi di era digital. Informasi menyebar dalam hitungan detik, se­hing­ga keterlambatan penanganan masalah bisa memicu ketidak­percayaan publik.

"Sekarang di era modernisasi, digitalisasi media sosial, ketika ada sesuatu hal yang tidak diterima oleh masyarakat, dalam hitungan menit atau detik informasi itu akan sampai kepada banyak orang," ujarnya.

Sumber: