PMII Soroti Ketimpangan Buruh dan Pendidikan

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Maha­siswa Islam Indonesia (PMII) Pro­vinsi Banten menggelar aksi demonstrasi di kawasan Lampu Merah Ciceri, Kota Serang, Sabtu (2/5). Aksi tersebut menjadi bagian dari refleksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Dalam aksinya, massa PMII Ban­ten menyoroti berbagai per­soal­an yang masih membelit sek­tor ketenagakerjaan dan pen­di­dikan di Provinsi Banten. Sebagai salah satu kawasan industri ter­besar di Indonesia, Banten dinilai belum sepenuhnya mampu meng­hadirkan kesejahteraan bagi para buruh.

Koordinator aksi, Dedi Setiawan, mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak buruh yang menghadapi kondisi kerja tidak menentu, sistem kontrak ber­kepanjangan, serta minimnya jaminan sosial.

“Masalah upah layak, kepastian kerja, dan perlindungan buruh masih menjadi persoalan utama. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, PMII Banten juga menyoroti kondisi pendidikan yang dinilai belum merata. Kesen­jangan antara wilayah perkotaan dan pe­desaan masih terlihat, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik, mau­pun akses melanjutkan pen­didikan.

Mahalnya biaya pendidikan juga dinilai menjadi hambatan bagi masyarakat, khususnya dari kala­ngan buruh dan ekonomi mene­ngah ke bawah.

“Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan. Namun jika tidak berpihak pada rakyat kecil, justru akan memperkuat ketim­pangan,” kata Dedi.

Dalam tuntutannya, PMII Banten mendesak pemerintah untuk meng­hapus praktik pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja, menegakkan pembayaran upah sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan buruh.

Di sektor pendidikan, mereka meminta pemerintah menuntaskan angka putus sekolah, memastikan distribusi beasiswa tepat sasaran dan transparan, serta mening­katkan kesejahteraan guru honorer melalui pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan per­jan­jian kerja (PPPK) tanpa dis­kriminasi.

Selain itu, PMII juga menyoroti persoalan infrastruktur dan ling­kungan di wilayah industri, seperti penertiban truk over dimension over load (ODOL), percepatan perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS), serta penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal dan industri yang merusak lingkungan.

Isu kesehatan turut menjadi perhatian, terutama meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat polusi industri. PMII mendesak agar perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan kesehatan ma­syarakat.

Ketua PKC PMII Banten, Winah Setiawati, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Aksi ini merupakan bentuk keberpihakan kami kepada rakyat. Kami akan terus mengawal ke­bijakan agar berpihak pada ma­syarakat,” tegasnya. (ald)

Sumber: