Produsen UMKM Diminta Jadi Pemasok MBG
Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia saat melakukan monitoring Klinik UMKM di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DinkopUKMperindag) Kota Serang, Rabu (11/3). (ALDI ALPIAN INDRA/TANGERANG EKSPRES)--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terlibat sebagai pemasok bahan baku maupun produk makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia saat melakukan monitoring Klinik UMKM di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DinkopUKMperindag) Kota Serang, Rabu (11/3).
Agis mengatakan, keterlibatan UMKM dalam program MBG merupakan tindak lanjut dari arahan Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, dapur MBG diwajibkan mengakomodasi bahan baku dari petani, peternak, serta pelaku UMKM lokal.
“Kami ingin memastikan dapur MBG yang ada di Kota Serang bisa menyerap produk dari UMKM, petani, dan peternak lokal,” ujarnya.
Menurutnya, potensi ekonomi dari program MBG di Kota Serang cukup besar. Dari sekitar 90 dapur MBG yang direncanakan beroperasi, perputaran ekonomi diperkirakan dapat mencapai hampir Rp100 miliar per bulan.
“Kalau dihitung dalam satu tahun, nilainya bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Potensi ini harus bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Kota Serang,” katanya.
Agis menjelaskan, pemerintah daerah melalui DinkopUKMperindag akan memfasilitasi pelaku UMKM agar dapat terhubung dengan pengelola dapur MBG sebagai pemasok bahan baku maupun produk makanan.
Selain itu, dinas terkait juga akan melakukan pengawasan terhadap dapur MBG untuk memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dapur yang tidak mengakomodasi UMKM sesuai ketentuan akan dievaluasi oleh pemerintah.
“Kami akan memantau dapur mana yang sudah melibatkan UMKM dan mana yang belum. Jika tidak sesuai ketentuan, akan kami laporkan untuk dilakukan evaluasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara koordinator kecamatan, pengelola dapur SPPG, serta dinas terkait juga perlu dilakukan agar penyusunan menu makanan tetap dapat mengakomodasi produk UMKM lokal.
Agis menargetkan kebijakan tersebut mulai diterapkan pada bulan depan sehingga seluruh dapur MBG di Kota Serang dapat memanfaatkan suplai dari pelaku usaha lokal.
Sementara itu, Kepala DinkopUKMperindag Kota Serang, Wahyu Nurjamil mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap sekitar 12 ribu UMKM yang ada di Kota Serang.
Pendataan tersebut bertujuan untuk mengetahui jenis usaha yang dimiliki pelaku UMKM sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku dapur MBG.
“Menu makanan tentu tidak selalu sama setiap bulan. Karena itu nanti setiap UMKM bisa mendapatkan kesempatan suplai yang berbeda, misalnya satu atau dua hari dalam satu bulan,” ujarnya.
Menurut Wahyu, dari sekitar 90 dapur MBG yang direncanakan beroperasi, program tersebut berpotensi melibatkan sekitar 100 hingga 200 UMKM sebagai pemasok.
Sumber:

