Impor Beras di Bawah 1 Juta Ton

JAKARTA — Impor beras pada 2019 diprediksi tidak akan melampaui 1 juta ton alias lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini lantaran adanya potensi kenaikan produksi gabah nasional. Ketua Umum Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, pada tahun depan terdapat potensi produksi gabah nasional mencapai 57 juta ton—58 juta ton, naik dari realisasi tahun ini yang diestimasi sekitar 56 juta ton. “Dengan demikian, kami optimistis impor beras akan kurang dari 1 juta ton pada tahun depan. Dengan catatan pula, kondisi alam tidak mengalami perubahan signifikan,” katanya kepada Bisnis.com, kemarin. Proyeksi itu mempertimbangkan siklus produksi gabah nasional yang biasanya mengalami pembalikan setelah turun selama 2 tahun berturut-turut sejak 2017. Namun, berkaca pada kejadian tahun ini, dia meminta agar impor beras tidak dikeluarkan pada saat panen raya berlangsung tahun depan, yakni pada kisaran Maret—April. Pada tahun ini, persetujuan impor tahap I dan II dikeluarkan hampir bersamaan dengan periode panen raya. Izin impor beras pada dua periode itu dikeluarkan oleh pemerintah pada Februari dan Mei 2018 dengan jumlah masing-masing 500.000 ton. Selanjutnya izin impor tahap III keluar pada Juli 2018. Alhasil, total impor yang dilakukan pemerintah melalui Perum Bulog (Persero) mencapai 1,8 juta ton. Pakar pertanian dan pangan dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Husein Sawit mengatakan, upaya pemerintah melakukan impor beras tahun ini sudah tepat. Terlebih, kebijakan tersebut dipekuat oleh rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan produksi beras nasional yang diprediksi defisit pada kuartal IV/2018. Dia melanjutkan, dengan adanya perkiraan produksi gabah nasional pada tahun depan yang belum maksimal, maka pemerintah harus memperhitungkan waktu pengadaan beras yang tepat yaitu pada akhir tahun ini. “Dengan asumsi impor dilakukan setelah panen raya, supaya bisa menanggulangi kebutuhan akhir tahun setelah panen gadu, yang biasanya memang produksinya tidak terlalu tinggi,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso memprediksi apabila produksi gabah tahun depan bisa menembus 60 juta ton jika tidak ada gangguan alam. “Tetapi itu dengan catatan alam mendukung, dengan asumsi luas lahan nasional 12 juta hektare tidak ada yang mengalami gangguan. Kami mendengar kabar ada potensi terjadi El Nino tahun depan, tetapi sejauh ini kami belum mendapat laporan gangguan alam itu dari instansi resmi, sehingga kami optimistis produksi paling tidak mencapai 58 juta ton tahun depan,” jelasnya. Sutarto mengatakan berkaca pada kondisi sepanjang tahun ini, pemerintah juga harus mencermati proses penyaluran beras pemerintah dalam rangka stabilisasi harga. Menurutnya, sepanjang 2018, Bulog belum terlalu masif dan merata dalam melakukan intervensi melalui operasi pasar (OP). Hal itu tercermin dari harga beras medium yang masih cenderung tinggi secara nasional. Dia mengklaim terkendalinya harga beras hanya terjadi di beberapa tempat saja, lantaran OP baru dilakukan di titik-titik tertentu. Tak heran jika harga beras medium I di pusat informasi harpa pangan strategis (PIHPS) nasional per Jumat (7/12), berada pada level Rp11.900/kilogram (kg). Sementara itu, pada Minggu (9/12) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) harga beras IR 64 II berada pada level Rp9.900/kg. Adapun, harga eceran tertinggi (HET) beras ditetapkan pada level Rp9.450/kg. Dia melanjutkan, saat ini petani dan pengusaha penggilingan memilih untuk menggiling padi menjadi beras premium. Pasalnya, kualitas gabah pada masa panen gadu kali ini cocok dan lebih menguntungkan untuk diolah sebagai beras premium. “Kondisi yang ada saat ini, pasar kekurangan beras medium. Ketika harga beras medium masih tinggi, berarti upaya intervensi pemerintah di kelas beras ini belum tepat. Ini yang perlu jadi catatan untuk tahun depan,” katanya. Selain itu, lanjut Sutarto, pemerintah dan Bulog selama ini cenderung terfokus pada pengamanan stok cadangan beras pemerintah (CBP). Padahal, proses penyaluran harus dicermati karena target pemerintah menggelontor beras medium hingga 15.000 ton/hari tidak kunjung menghasilkan harga yang terkendali. Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengakui bahwa operasi pasar berlum efektif menekan harga beras di pasar. Untuk itu, Bulog akan menempuh upaya baru agar beras medium sampai ke konsumen. Salah satu upayanya dengan menggandeng pemerintah daerah untuk membantu proses distribusi beras dari divre Bulog setempat ke tingkat RT dan RW. “Ini sedang kami upayakan supaya beras medium operasi pasar kami sampai ke RT dan RW. Kami optimistis upaya ini efektif karena Bulog punya sekitar 1.600 gudang di hampir seluruh Indonesia,” kata dia.(bis)