Bantuan PKH Ditambah Jadi Rp31 T

Jakarta -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana menaikkan anggaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hampir dua kali lipat pada tahun depan dari Rp17 triliun di tahun ini menjadi Rp31 triliun. Menteri Sosial Idrus Marham menjelaskan, peserta PKH pada tahun depan tak akan bertambah atau tetap sebanyak 10 juta peserta. Namun, akan ada kenaikan jumlah bantuan yang diterima peserta PKH. "Jadi kami memang tidak menambah pesertanya, tapi indeks penerimanya ditambahkan," ujar Idrus di Istana Bogor, kemarin (24/7). Berbeda dengan bantuan PKH yang tahun ini dipukul rata sebesar Rp1,8 juta per keluarga. Pada tahun depan, besaran bantuan uang yang diberikan akan berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Pada 2019, jumlah dana yang diberikan per keluarga minimal di angka Rp2 juta dan maksimal Rp3,5 juta per keluarga. Hal ini, menurut dia, dimaksudkan agar program PKH bisa tepat sasaran dan benar-benar mengurangi kemiskinan. Sebab, masing-masing beban keluarga yang menjadi peserta PKH juga tentu berbeda. Idrus mencontohkan, satu keluarga bisa memiliki tanggungan enam orang anak, sementara keluarga lainnya hanya memiliki tanggungan satu anak. "Jadi untuk 2019 nanti sistemnya akan dibuat nonflat. Karena barang kali ada keluarga yang bebannya banyak, dalam keluarganya mungkin ada yang menjadi penyandang disabilitas, di situ ada anak yang sekolahnya banyak," jelas Idrus. Adapun penambahan anggaran PKH di tahun depan, menurut dia, sangat penting karena PKH dianggap faktor krusial di dalam menekan tingkat kemiskinan beberapa waktu belakangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan Maret 2018 sudah mencapai 9,82 persen atau turun enam bulan sebelumnya yakni 10,12 persen. Ini lantaran bantuan sosial pemerintah tumbuh 87,6 persen pada kuartal I kemarin. Namun menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen dalam memperbaiki penyaluran PKH. Ia tak ingin kejadian pendamping PKH bermasalah terulang lagi, seperti salah satu ulah pendamping PKH di Tanjung Priok yang mengakibatkan 29 keluarga tidak jadi menerima dana tersebut. "Tapi karena ini signifikan mengurangi tingkat kemiskinan, makanya tahun depan kami naikkan lagi anggarannya bahkan hampir dua kali lipat," pungkas dia. Dikutip dari APBN 2018, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp283,7 triliun untuk pengentasan kemiskinan di tahun ini. Bantuan itu terdiri dari pelaksanaan PKH bagi 10 juta KK, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 10 juta KK, Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan bagi 92,4 juta jiwa, dan Pendidikan Program Indonesia Pintar bagi 401.500 mahasiswa. Khusus untuk PKH dan bantuan pangan, pemerintah menganggarkan dana sebanyak Rp38,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga masih akan menyalurkan bansos rastra kepada 5,7 juta KK yang tidak memperoleh bantuan BPNT di tahun ini. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, angka kemiskinan saat ini mampu ditekan di bawah 10 persen. Kendati demikian, hingga kini masih banyak masyarakat yang rentan jatuh miskin kembali. Data Bappenas, sampai dengan tahun 2017 kemarin menunjukkan masih ada sekitar 69 juta masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan miskin. Bambang mengatakan, untuk menjaga masyarakat rentan miskin tak kembali miskin, pemerintah terus berusaha menggenjot program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan. Salah satu programnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). "Program tersebut dijalankan untuk membantu kemandirian mereka, kalau tidak bisa jatuh miskin lagi," katanya.(cnn/agi)