Jawab Kritik Malah Bikin Blunder

JAKARTA-Kritikan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dinilai biasa. Maka, jawaban atas kritikan tersebut sejatinya dilontarkan dengan peningkatan kinerja. Bukan malah membawal dengan membuat blunder. Hal ini diungkapkan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia mengugkapkan Presiden Joko Widodo sebaiknya menerima kritikan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dengan lapang dada. Tidak perlu reaktif membalas dengan kata-kata yang justru dapat mengakibatkan blunder politik, jelang Pilpres 2019. Menurut pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini, presiden dan seluruh jajaran pemerintahan sebaiknya membalas kritikan Amien Rais dengan meningkatkan kinerja. Dengan demikian masyarakat dapat memberi penilaian secara objektif. "Nah, kalau dibalas dengan meningkatkan kinerja, masyarakat akan menilai apakah langkah pemerintah membagi-bagikan sertifikat tanah itu hal yang positif atau bukan," ujar Ujang kepada JPNN, Selasa (20/3). Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini meyakini, jika langkah yang diambil pemerintah dinilai positif, maka otomatis mayoritas masyarakat akan mendukung penuh program yang dilaksanakan. "Tidak perlu menyerang balik pihak yang mengkritik, apalagi memakai nada ancaman. Balaslah kritikan dengan senyuman dan dengan kinerja yang baik," kata Ujang. Sebelumnya, Amien Rais kembali mengkritik Presiden Jokowi. Ia menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi suatu pembohongan. Menanggapi kritikan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara. Luhut mengingatkan Amien agar tak asal bicara. Bahkan, ia menyatakan akan membongkar dosa-dosa Amien Rais, jika terus menuding pemerintah dengan pernyataan-pernyataan yang dinilai bermuatan fitnah. Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, kritikan pedas yang diarahkan kepada rezim berkuasa itu merupakan hal biasa. Karena itu, kata dia, pemerintah harus legawa dengan kritikan termasuk yang disampaikan oleh mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais. "Menurut saya sudahlah tenang-tenang saja. Setiap rezim pemerintahan dikritik pedas, biasa saja. Kalau lihat rekam jejak, Pak Amien kan dari dulu zaman Pak Harto (Presiden RI Kedua Soeharto) begitu," ungkap Muzani di gedung DPR. Menurut Muzani, yang paling penting adalah substansi dari kritik yang disampaikan. Yakni apakah kritik yang disampaikan oleh seseorang, lembaga, termasuk Amien Rais itu benar atau tidak. "Cara kritik itu soal style, soal gaya," tegas anggota Komisi I DPR ini. Menurut Muzani, ada orang yang menyampaikan kritik dengan bahasa halus, bahkan ada pula yang tidak menggunakan kata-kata. Ada yang mengkritik dengan bahasa setengah kasar. Ada juga yang mengkritik menggunakan dengan bahasa kasar. "Apakah kritikan itu bergantung pada style yang bersangkutan, menurut saya yang harus diperhatikan adalah substansi kritik," katanya. Dia menambahkan kalau kritikan itu betul tentu harus diterima untuk sebuah perbaikan. Kalau kritik itu salah biarkan saja nanti rakyat yang menilai. (jpc)