TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari Pemerintah Provinsi Banten.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah meminta pemerintah pusat tidak gegabah mengambil keputusan. Menurutnya, badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan aset alam sekaligus identitas dan kebanggaan masyarakat Banten.
Dimyati menegaskan, pemindahan badak Jawa harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar kawasan konservasi. Ia mempertanyakan urgensi pemindahan jika tujuan utamanya untuk meningkatkan populasi dan pengembangbiakan satwa endemik tersebut.
"Waduh, saya keberatan. Badak itu asetnya Banten. Kalau tidak ada badak, bukan Banten namanya," tegas Dimyati di Kota Serang, Senin (16/11).
Ia meminta pemerintah pusat terlebih dahulu membuka secara transparan alasan dan tujuan rencana pemindahan tersebut. Termasuk menjelaskan kajian ilmiah yang menjadi dasar penentuan Alas Purwo sebagai calon habitat baru.
"Nanti kita lihat alasannya apa. Kalau untuk pengembangbiakan, ilmu pengetahuan, atau peningkatan reproduksi, kita perlu tahu kajiannya seperti apa. Kita akan undang pihak terkait untuk menjelaskan," ujarnya.
Dimyati juga mempertanyakan mengapa upaya pengembangbiakan tidak dilakukan dengan memperkuat fasilitas dan kawasan konservasi di habitat asli badak Jawa, yakni Ujung Kulon.
"Kalau hanya untuk penangkaran, kenapa harus dipindahkan? Bisa saja dikembangkan di wilayah Ujung Kulon. Kita perlu mengetahui dulu alasan dan kajiannya," katanya.
Alih-alih memindahkan satwa, Dimyati justru mendorong pemerintah memperkuat TNUK agar menjadi kawasan konservasi bertaraf internasional. Ia bahkan mengusulkan Ujung Kulon dikembangkan sebagai taman margasatwa dunia yang memungkinkan masyarakat mengenal dan melihat kekayaan satwa secara langsung.
Menurutnya, selama ini keberadaan badak Jawa sulit disaksikan masyarakat karena satwa tersebut hidup di kawasan hutan yang tertutup. Pemantauan populasinya pun lebih banyak mengandalkan kamera pengintai.
"Saya ingin Taman Nasional Ujung Kulon menjadi taman margasatwa dunia, sehingga orang bisa melihat. Sekarang ini badaknya saja tidak kelihatan. Jangan hanya menjadi hutan belantara, kemudian kita menghitung badak dari kamera-kamera," ungkapnya.
Meski demikian, pengembangan kawasan tersebut harus tetap mengutamakan prinsip konservasi, keselamatan satwa, serta perlindungan habitat alami. Dimyati menilai keberadaan badak Jawa merupakan warisan alam yang harus dipertahankan untuk kepentingan generasi mendatang.
Ia juga mengingatkan, kebijakan pemindahan satwa tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan budaya masyarakat di sekitar Ujung Kulon. Termasuk masyarakat adat yang selama ini memiliki hubungan erat dengan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah mengambil keputusan. Sebab, pemindahan sebagian populasi badak Jawa berpotensi memunculkan kekecewaan dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
"Kalau diambil, meskipun hanya sebagian badaknya, nanti bisa hilang kepercayaan masyarakat. Karena itu, aspirasi masyarakat juga harus didengar," tandasnya.