TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Penanganan banjir dan persoalan sampah menjadi sorotan dalam evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang Sachrudin meminta seluruh jajaran birokrasi, mulai dari kepala OPD hingga camat dan lurah, mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat agar program pemerintah tidak berhenti pada capaian administratif.
Evaluasi yang digelar setiap bulan itu tidak hanya mengukur realisasi program kerja, tetapi juga menilai sejauh mana perangkat daerah merespons keluhan dan kebutuhan warga. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, persoalan sosial, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), antisipasi banjir, hingga penanganan sampah.
Sachrudin mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Menurutnya, perangkat daerah harus lebih responsif dan tidak lamban dalam menindaklanjuti persoalan di lapangan.
”Evaluasi yang kita laksanakan setiap bulannya, termasuk bulan ini, adalah semua program kegiatan yang ada baik di masing-masing OPD, kemudian secara kewilayahan camat, lurah, termasuk persoalan-persoalan masyarakat yang sejauh mana responsif dari semua OPD terkait. Ini semuanya kita evaluasi agar ada peningkatan-peningkatan,” ujar Sachrudin seusai rapat evaluasi di Ruang Akhlaqul Karimah, Lantai 3, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (9/11).
Ia menegaskan, berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Koordinasi lintas OPD juga perlu diperkuat agar penanganan masalah tidak terhambat ego sektoral maupun lambannya pengambilan keputusan.
”Semuanya, baik masalah infrastruktur, kemudian kesehatan secara umum, pendidikannya, masalah sosialnya, pengawasan kaitan dengan MBG, penanganan antisipasi banjir, masalah sampah, semua program kegiatan kita evaluasi agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan ada percepatan. Intinya bagaimana agar cepat bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya,” tegasnya.
Di luar evaluasi pelayanan publik, Pemkot Tangerang juga menaruh perhatian pada stabilitas harga kebutuhan pokok. Sachrudin menyebutkan, inflasi Kota Tangerang pada Oktober tercatat sebesar 2,13 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Banten sebesar 2,76 persen dan nasional yang mencapai 3,23 persen.
Meski relatif terkendali, pemerintah daerah diminta tidak lengah. Pemantauan harga, operasi pasar, serta bazar pangan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, menjelaskan pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Rapat koordinasi digelar setiap Senin pagi dengan melibatkan Polres, TNI, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah OPD terkait.
Menurut Ruta, koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan gejolak harga, terutama karena Kota Tangerang bukan daerah penghasil utama komoditas pangan.
Sejumlah komoditas yang terus dipantau antara lain cabai merah, cabai rawit, beras, dan bawang putih. Perubahan cuaca ekstrem di daerah penghasil, baik kemarau maupun tingginya curah hujan, berpotensi mengganggu produksi dan distribusi sehingga memicu kenaikan harga.
”Untuk Kota Tangerang, karena kita memang bukan daerah penghasil, kita adalah daerah yang sangat mengandalkan distribusi bahan pokok. Sehingga sesuai arahan Pak Wali, kita diminta menjaga ketersediaannya, kelancaran distribusinya, kemudian juga kestabilan harganya,” jelas Ruta.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga, Pemkot Tangerang memantau perkembangan harga di enam pasar yang menjadi indikator inflasi daerah. Di antaranya Pasar Tanah Tinggi, Pasar Anyar, Pasar Ciledug, dan Pasar Jatiuwung.
Intervensi juga dilakukan melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan. Salah satu upayanya menggunakan Bentor Pangan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.
”Untuk menjaga kestabilan harga, kita juga melakukan Gerakan Pangan Murah melalui DKP dengan media Bentor Pangan. Itu hampir sepanjang minggu kita lakukan dengan berpindah-pindah lokasi,” pungkasnya.(duy)