Pemprov Panggil 50 Perusahaan, Tagih Tunggakan Pajak Rp4,7 M

SERANG — Pemprov Banten telah memanggil secara lang­sung terhadap 50 perusahaan yang ada di wilayah Banten. Langkah ini dilakukan untuk menagih tunggakan pajak senilai Rp4,7 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi, mengatakan dari 50 pe­rusa­haan yang diundang, hanya 13 yang hadir langsung. Na­mun potensi tunggakan dari 50 perusahaan tersebut ter­bilang besar, dari tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saja, terdapat potensi mencapai sekitar Rp4,7 miliar.

”Kalau yang tadi 50 peru­sahaan itu, kalau mereka hadir semua, mereka punya kewa­jiban itu sekitar Rp4,7 miliar, Rp4,3 miliar untuk PKB. PKB saja. Ini pemanasan saja dulu, warming up,” katanya usai memanggil puluhan peru­sahaan di Pendopo Gubernur Banten, Senin (9/11).

Menurutnya, angka tersebut belum termasuk pajak air per­mukaan, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan kewajiban lain­nya yang datanya dimiliki Bapenda.

Sementara itu, terhadap 37 perusahaan yang tidak hadir, Pemprov Banten memastikan akan mendatangi langsung dengan tim terpadu tersebut.

”Sisanya nanti kita datangi langsung dengan tim-tim itu,” tegasnya.

Adapun mengenai sanksi, Pemprov Banten mengaku belum berbicara soal sanksi. Saat ini, fokus utama adalah mengejar pemenuhan kewa­jiban perusahaan.

”Ya kita tidak usah ngomong sanksi dulu. Yang pasti kewa­jiban mereka dulu kita kejar,” tuturnya.

Adapun hasil pertemuan itu, perusahaan-perusahaan yang hadir menyatakan kese­diaannya untuk membayar kewajiban mereka. Beberapa menyatakan akan langsung membayar keesokan harinya. Sebagian lainnya meminta waktu untuk melakukan re­konsiliasi data, karena ken­daraan operasional mereka ternyata sudah dijual atau sudah tidak ada.

”Kita satu kali saja, mereka akhirnya mau membayar kewajiban mereka. Sekali lagi jangan dilihat besar kecilnya, tapi niatan dan upaya kami, baik itu pemerintah daerah beserta para pengusaha untuk berpartisipasi membantu membangun Provinsi Banten,” ujarnya.

Menurut Deden, langkah ini menjadi salah satu tugas dalam tim penegakan hukum terpadu untuk pengawasan, dan pembinaan pada sektor pertambangan, industri, dan sektor lainnya. Tim ini menya­tukan tim-tim pengawas yang selama ini tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Tim gabungan ini nantinya tidak hanya menagih pajak. Tapi masuk bersama-sama untuk mengecek semua ke­wajiban perusahaan.

”Kan di perusahaan itu isinya mungkin ada kendaraannya, kendaraan operasional, ada pajak air permukaannya, ada pajak MBLB-nya bagi pertam­bangan, dan lain-lainlah. Nah, melalui tim ini nanti kita ma­suk bersama-sama kita cek, apakah memang kewajiban mereka sudah terpenuhi apa belum,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Berly Rizky Nataku­sumah, mengatakan total tung­­gakan PKB dari 50 peru­sahaan tersebut mencapai Rp4,3 miliar. Tunggakan itu berasal dari 430 unit kendaraan yang tersebar di seluruh wila­yah Banten, dengan sebagian besar perusahaan berada di wilayah Tangerang.

Sumber: