Di tengah agenda efisiensi, muncul sorotan mengenai adanya tambahan anggaran belanja pegawai sekitar Rp11 miliar.
Fahmi menegaskan, tambahan tersebut bukan pembengkakan anggaran, melainkan pemenuhan kebutuhan gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk dua bulan yang belum tercakup dalam APBD murni.
“Itu bukan kenaikan sesungguhnya. Pada APBD murni sebelumnya, anggaran pegawai baru dialokasikan untuk 10 bulan. Maka pada APBD Perubahan ini, kita tuntaskan untuk 2 bulan sisanya agar penuh menjadi 12 bulan. Ini adalah kewajiban untuk memenuhi hak-hak pegawai negeri sipil,” tegasnya.
Dengan demikian, DPRD menempatkan penambahan tersebut sebagai penyesuaian kewajiban belanja, bukan penambahan alokasi untuk memperbesar belanja pegawai.
Dikirim ke Kemendagri
Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi DPRD Banten yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 secara berjenjang.
Tahap berikutnya, Pemprov Banten akan mengonsolidasikan dokumen perubahan APBD untuk dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menjalani evaluasi.
“Tugas kami sekarang adalah segera mengonsolidasikan dokumen ini untuk mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah evaluasi selesai, akan ada satu kali pembahasan akhir bersama DPRD sebelum langsung dieksekusi,” ujar Andra.
Ia menegaskan, program yang tercantum dalam APBD Perubahan harus tetap mengacu pada target indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Waktu pelaksanaan juga menjadi perhatian karena APBD Perubahan akan dijalankan pada sisa tahun anggaran.
“Apa yang dibahas dan direncanakan harus bisa dieksekusi dalam waktu tiga bulan terakhir ini. Landasannya adalah capaian RPJMD yang merupakan amanat dari masyarakat,” katanya.
Dengan pendapatan dan belanja yang sama-sama terkoreksi, tantangan Pemprov Banten kini bukan hanya memastikan perubahan APBD lolos evaluasi, tetapi juga memastikan anggaran yang tersisa mampu diterjemahkan menjadi program yang benar-benar terlaksana pada penghujung 2026. (mam)