TANGERANGEKSPRES.ID, CIPUTAT — Pemkot Tangsel terus melanjutkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun ini Pemkot Tangsel targetkan membangun 329 rumah yang tersebar di 7 kecamatan.
Sebanyak 329 rumah tersebut dibangun dalam dua tahap. Setelah pelaksanaan tahap pertama hampir rampung, Pemkot bersiap melaksanakan tahap kedua yang dijadwalkan mulai Juli 2026.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangsel Aries Kurniawan mengatakan, calon penerima bantuan terlebih dahulu harus melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Verifikasi dilakukan terhadap berbagai persyaratan yang telah diatur dalam peraturan wali kota.
“Verifikasi dilakukan terhadap persyaratan yang ada, mulai dari status kepemilikan tanah, luas bangunan, hingga identitas kependudukan yang harus ber-KTP Kota Tangsel,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Jumat (19/6).
Aries menambahkan, dalam program tahun ini nilai bantuan rehabilitasi rumah ditetapkan sebesar Rp75 juta untuk setiap unit rumah. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya menyesuaikan harga material bangunan yang terus meningkat.
“Sekarang satu rumah mendapatkan bantuan Rp75 juta,” tambahnya.
Aries menjelaskan, pelaksanaan tahap pertama menyasar 186 rumah dan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Setelah itu, program akan dilanjutkan pada tahap kedua yang menyasar 143 rumah. “Awal Juli akan mulai tahap kedua dan ditargetkan selesai sekitar September,” ungkapnya.
Meski program rehabilitasi rumah terus berjalan setiap tahun, Aries mengakui kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Tangsel masih cukup besar. Berdasarkan data usulan yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), masih terdapat sekitar seribu rumah yang membutuhkan bantuan serupa.
“Data yang masuk melalui Musrenbang masih ada sekitar seribu rumah lagi yang membutuhkan perbaikan,” tuturnya.
Menurut Aries kondisi, tersebut menunjukkan bahwa di balik pesatnya pembangunan kawasan perkotaan dan perumahan elite di Kota Tangsel, masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman dengan kondisi rumah kurang layak.
Ia menjelaskan, sekitar 60 persen wilayah Kota Tangsel merupakan kawasan yang dikembangkan oleh pengembang besar seperti BSD, Alam Sutera, dan Bintaro. Namun di luar kawasan tersebut masih terdapat permukiman warga yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Orang melihat Kota Tangsel identik dengan perumahan besar dan kawasan modern. Padahal di belakang itu masih ada masyarakat yang kondisi ekonominya terbatas dan rumahnya membutuhkan perbaikan,” ungkapnya.
Karena itu, program rehabilitasi rumah tidak layak huni akan terus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kawasan permukiman yang belum memenuhi standar kelayakan huni. (bud/esa)