TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat, terdapat 411 ribu warga Banten masih menganggur hingga Februari 2026.
Jumlah pengangguran tersebut terhitung sekitar 6,59 persen dari total angkatan kerja di Banten dengan total mencapai 6,24 persen. Banyaknya pengangguran tersebut menandai bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan serius meskipun secara angka menurun jika dibandingkan dengan data di November 2025 yang mencapai 430 ribu orang.
Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana mengatakan, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 6,24 juta orang dari total 9,59 juta penduduk usia kerja pada periode Februari 2026. Adapun komposisi angkatan kerja pada Februari 2026 terdiri dari 5,83 juta orang penduduk bekerja dan 411,24 ribu orang pengangguran. Jumlah ini menurun dibandingkan November 2025 yang mencapai 6,48 juta orang.
Meski begitu, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami penurunan dari 6,05 juta orang pada November 2025 menjadi 5,83 juta orang pada Februari 2026.”Berdasarkan TPT hasil Sakernas Februari 2026 sebesar 6,59 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6-7 orang penganggur,” katanya secara virtual, Selasa (5/5).
”Dari total 5,83 juta penduduk bekerja di periode Februari 2026, sekitar 4,57 juta orang merupakan pekerja penuh waktu. Sisanya terdiri dari 923 ribu pekerja paruh waktu dan 335 ribu setengah pengangguran,” tambahnya.
Menurut Yusniar, kondisi ini menjadi tantangan serius, sebab meski angka pengangguran turun tapi tidak sepenuhnya disebabkan oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja. “Artinya, pasar kerja kita masih belum cukup kuat menyerap tenaga kerja secara konsisten,” tuturnya.
Tak hanya itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan, dari 67,75 persen pada November 2025 menjadi 65,01 persen pada Februari 2026. Lebih lanjut proporsi pekerja formal di Februari 2026 juga tercatat turun menjadi 52,19 persen dari sebelumnya 52,72 persen di November 2025. ”Ini menunjukkan jika kualitas pekerjaan juga masih menjadi tantangan,” tuturnya.
Adapun, komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 19,82 persen; Industri sebesar 18,55 persen; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,80 persen.
Sementara, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling rendah yaitu Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin sebesar sebesar 0,30 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,75 persen; serta Aktivitas Penerbitan, Penyiaran, serta Produksi dan Distribusi Konten sebesar 0,77 persen.”Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 99,59 ribu orang,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Banten, Budi Prajogo mendorong adanya reformasi latihan kerja yang ada di Provinsi Banten. Hal itu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dan terciptanya lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Budi mengatakan, ketimpangan akses pelatihan kerja yang menjadi salah satu pemicu tingginya angka pengangguran di Banten. Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini dinilai sudah baik secara kualitas, namun belum bisa memadai secara cakupan untuk melayani seluruh masyarakat di delapan Kabupaten/Kota.”Saat ini baru ada satu BLK di Banten, sementara coverage atau cakupan kita se-Banten,” katanya.
Maka dari itu, ia mendorong adanya terobosan baru untuk memberikan akses dunia kerja yang lebih mudah bagi masyarakat luas di tanah jawara.”Harus ada terobosan baru untuk membantu masyarakat mengakses dunia kerja tanpa harus datang ke BLK, karena tempatnya terbatas dan angka pengangguran tinggi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendesak kepada Disnakertrans untuk proaktif dalam menjembatani kerja sama antara industri spesifik dengan lembaga pendidikan atau link and match. Langkah ini dilakukan agar lulusan SMK khususnya langsung mendapatkan akses kerja.”SMK yang punya kerjasama dengan industri banyak peminatnya, karena mereka bisa punya masa depan dengan magang hingga bekerja di industri itu, ini harus ditangkap oleh Dindikbud,” tegasnya.(mam)