Normalisasi dipilih sebagai langkah awal karena hasil kunjungan lapangan menunjukkan adanya penyempitan aliran sungai (bottleneck) di sejumlah titik, serta keberadaan bangunan liar di bantaran sungai yang menghambat laju air.
“Kami juga meminta pandangan hukum dari Kantor Wilayah Pertanahan terkait status lahan. Tim teknis akan segera menindaklanjutinya mulai besok,” tambahnya.
Selain normalisasi, Andra menekankan pentingnya sinergi dalam penyesuaian atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia berharap Kantor Wilayah Pertanahan dapat mendampingi proses tersebut guna memastikan tata ruang yang lebih tangguh terhadap bencana.
Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak Sukanta menyebutkan, sampai saat ini jumlah rumah yang rusak ringan, sedang, hingga berat akibat pergerakan tanah dari Desember 2025 hingga Senin 26 Januari 2026 sebanyak 146 unit rumah, dan mengakibatkan enam orang meninggal dan satu luka ringan.
Ia juga menambahkan, ada 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak semuanya berpotensi terjadi bencana pergerakan tanah, seiring dengan peningkatan cuaca ekstrim saat ini. "Pemetaan daerah rawan bencana pergerakan tanah tersebut, berdasarkan hasil penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (BVMBG) Bandung belum lama ini," kata Sukanta, Selasa (27/1).
Menurut dia, potensi pergerakan tanah di 28 kecamatan itu, karena kondisi alamnya terdapat perbukitan, pegunungan, dan aliran sungai. Untuk itu, Sukanta mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar waspada dan siaga, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
Data Kota/Kabupaten Terdampak Bencana:
Kabupaten Pandeglang
- Bencana banjir di enam kecamatan
- Longsor di empat kecamatan
- Cuaca ekstrim 10 kecamatan
Kabupaten Serang
- Banjir di 10 kecamatan
- Longsor di tiga kecamatan
Kabupaten Tangerang
- Banjir di 27 kecamatan