40 Juta Tenaga Kerja Belum Terima Fasilitas JHT

“Perlu dipertimbangkan peninjauan ulang peraturan agar pekerja bukan penerima upah juga dapat diikutsertakan dalam program jaminan pensiun SJSN,” ujar Rahma, Kamis (5/4).

Agar bisa berpartisipasinya kelompok tenaga kerja bukan penerima upah ini dalam program pensiun SJSN, maka perlu meninjau ulang pelaksanaan dan peraturan SJSN di Bidang Ketenagakerjaan dalam program JHT.

Peninjauan ulang itu untuk penyesuaian agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja dalam hal proteksi sosial, tanpa mengabaikan keberlanjutan pelaksanaan program Jamsosbidnaker dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Menurut Rahma, tidak masuknya pekerja dalam program progam JHT dipicu oleh beberapa kasus. Seperti ada indikasi bahwa pemberi kerja tidak mengikutsertakan semua pekerjanya untuk terdaftar dalam BPJS atau tidak melaporkan gaji yang seharusnya.

Hal itu dilakukan untuk menghindari pembayaran iuran secara penuh. Sementara itu, untuk pekerja bukan penerima upah, proses pendaftaran dan pembayaran iuran masih dianggap rumit.

"Peserta, harus melakukan pendaftaran yang terpisah untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jamsosbidnaker. Untuk itu, perlu dilakukan integrasi proses bisnis, termasuk basis data, untuk memermudah peserta yang sudah terdaftar dan pendaftaran calon peserta," jelasnya. Sebagiamana diketahui, pada Undang-undang (UU) SJSN mengamanatkan bahwa manfaat program JHT dibayarkan kepada peserta atau penerima manfaatnya secara sekaligus saat peserta mencapai usia pensiun. Jika belum pensiun manfaat itu masih bisa diterima, dengan catatan para pekerja itu mengalami cacat tetap atau meninggal dunia. (cr1/JPG)