Tagih Janji Anies-Sandi Hentikan Reklamasi

JAKARTA-Gerakan Anak Negeri (GAN) meminta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) teguh komitmen menghentikan reklamasi pantai utara Jakarta, setelah nantinya resmi menduduki kursi gubernur dan wakil gubernur DKI. Menurut Ketua Presidium GAN Pedri Kasman, ada beberapa alasan kenapa proyek tersebut harus dihentikan. Di antaranya proyek ini bertentangan dengan prinsip pembangunan ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Selain itu, proyek ini sejak awal terindikasi bermasalah serius dari sisi kepatuhan terhadap perundangan-undangan dan perizinan yang lazim. "Telah terbukti ada korupsi di balik proyek ini dan bahkan telah ada terpidananya dari oknum anggota DPRD DKI Jakarta dan pengembang. Kasus ini terindikasi mega korupsi melibatkan banyak pihak dan orang-orang besar di negeri ini maka harus dituntaskan dulu semua sengkarut memalukan ini," kata Pedri dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (12/10). Mashuri Masyhuda, wakil ketua presidium GAN menambahkan, proyek ini nyaris tidak ada untungnya bagi rakyat banyak. Kecuali hanya bagi sekelompok elite dan komunitas tertentu. "Anies-Sandi telah berjanji menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dalam kampanyenya terdahulu. Apapun ceritanya, kepentingan rakyat dan keselamatan lingkungan alam Indonesia jangka panjang adalah prioritas utama untuk diperjuangkan," bebernya. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai pemerintah terlalu terburu-buru mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Apalagi, pencabutan moratorium itu dilakukan jelang pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. “Ada kesan keterburu-buruan,” terang Tifatul di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/10). Tifatul menambahkan, masih banyak persoalan yang belum tuntas terkait reklamasi itu. Salah satunya soal analisis masalah dampak lingkungan (amdal). Selain itu, masalah solusi untuk nelayan yang selama ini mencari nafkah di sana. “Yang begini-begini masih jadi tanda tanya besar dimoratorium,” ujarnya. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, boleh-boleh saja kalau ada yang menilai pencabutan moratorium itu politis. Yang jelas, kata dia, Anies-Sandi jelas-jelas menolak reklamasi saat kampanye lalu. “Kita lihat nanti secara hukum prosedurnya bagaimana,” kata Tifatul. (jpnn)