TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Laboratorium Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Serang tidak bisa menarik retribusi dari pelayanan pengecekan uji laboratorium perusahaan sejak 2024.
Padahal potensinya lumayan besar, terakhir bisa mendapat retribusi pasar 2023 lalu dengan jumlah sekitar Rp250 juta, namun karena Perda retribusi dicabut yang membuat pendapatan Laboratorium LH menghilang, padahal minat perusahaan tinggi untuk melakukan uji laboratorium.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang Lalu Farhan Nugraha mengatakan, Perda Retribusi di Kabupaten Serang dicabut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dikarenakan perlu adanya perubahan pada beberapa pasal yang harus dirubah Pemkab Serang.
Sehingga, akan dilakukan evaluasi dan perbaikan yang ditargetkan selesai pada masa sidang pertama 2026 mendatang, karena retribusi pelayanan laboratorium LH itu merupakan salah satu distribusi barang milik daerah yang bisa dimanfaatkan.
"Jadi perlu ada perubahan pada Perda Retribusi ini, kabupaten kota lain sudah diberlakukan maka kita ingin 2026, mungkin di masa sidang pertama kita coba upayakan untuk perubahan. Sehingga, retribusi bisa kembali ditarik supaya tidak menjadi lost potensi, sangat disayangkan kalau tidak diambil karena sekarang ini, perusahaan terlihat antusias ingin melakukan cek laboratorium," katanya, Minggu (21/12).
Lalu Farhan mengatakan, penambahan atas Perda Retribusi akan mulai digarap di 2026 yang nanti akan ditambahkan jenis-jenis retribusi, pada pasal nomor tujuh dan disampaikan ke Kemenkeu hasilnya.
Setelah ada persetujuan dari Kemenkeu, Perda Retribusi ini bisa langsung digunakan yang berarti pengecekan uji laboratorium, bisa diambil retribusi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Yang dirubah hanya point-pointnya saja, hanya ditambahkan nanti disampaikan ke Kemenkeu dan setelah disetujui bisa langsung berlaku. Sehingga, dengan semangat dan kemandirian fiskal, yang nanti kedepannya akan semakin menjadi tantangan, maka retribusi ini mudah-mudahan sedikitnya bisa membantu peningkatan PAD," ujarnya.
Dikatakan Farhan, lambatnya proses perbaikan atas Perda Retribusi ini dikarenakan banyaknya permintaan dari perusahaan, yang ingin dibantu proses uji laboratorium namun tidak didukung dengan fasilitas yang kurang lengkap.
Kemudian, belum adanya angka pasti berapa besar yang diharus dibayarkan perusahaan ketika hendak uji laboratorium, maka difokuskan dahulu untuk merubah Perda Retribusinya.
"Mungkin karena banyak permintaan dari perusahaan untuk dibantu uji labnya, dan lain sebagainya. Karena banyaknya permintaan itulah, akhirnya dari DLH memikirkan bahwa sepertinya harus ada perubahan perda, untuk bisa menarik retribusi daripada Laboratorium LH ini," ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepala UPTD Laboratorium DLH Kabupaten Serang Faisal mengatakan, dalam dua tahun terakhir pihaknya tidak bisa menghasilkan retribusi dari hasil pengecekan laboratorium, karena Perda retribusinya dicabut oleh Kemenkeu dan harus diperbaiki supaya diaktifkan kembali.
Sehingga, pihaknya akan fokus terlebih dahulu ke perbaikan Perda retribusi ini, supaya dalam melaksanakan pengecekan laboratorium ini bisa menarik retribusinya dari perusahaan.
"Dari 2024 sampai 2025 ini, kita tidak ada pemasukan untuk membantu meningkatkan PAD, karena Perda retribusinya dicabut dan terakhir kita dapat retribusi itu 2023 yang jumlahnya sekitar Rp250 juta. Jadi, perusahaan datang kesini untuk uji laboratorium mereka bayar, tapi sekarang mah tidak ada lagi," katanya.
Faisal mengatakan, selama ini pihaknya hanya melakukan uji laboratorium internal saja yang diberikan oleh DLH Kabupaten Serang, misalnya air sungai tercemar limbah, atau udara, maupun air bawah tanah.