TANGERANGEKSPRES.ID, BANTEN — Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang secara umum bergerak positif. Hingga bulan Agustus, capaian PAD telah menembus sekitar separuh dari target tahunan, sementara realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan menurut laporan pemerintah sudah mendekati angka 80 persen pada awal November.
Pencapaian tersebut, memberikan sinyal bahwa kinerja fiskal daerah masih berada pada jalur yang relatif aman di tengah dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal nasional yang menuntut efisiensi. Kontributor utama PAD pada tahun ini tetap didominasi oleh sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat yang bahkan sudah melampaui target, serta penerimaan dari pengelolaan aset daerah.
Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNIS Tangerang Asep Ferry Bastian, dominasi sektor-sektor tersebut menegaskan bahwa struktur PAD Banten masih bertumpu pada aktivitas ekonomi berbasis mobilitas dan investasi fisik, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan stabilitas meskipun menghadapi tekanan makro-ekonomi.
”Capaian tersebut sekaligus menempatkan PAD sebagai penyangga penting keberlanjutan fiskal pemerintah daerah. Dalam situasi ketika daerah harus menjalankan kebijakan penghematan anggaran, menyesuaikan tunjangan pegawai, hingga menghadapi potensi penurunan atau keterlambatan penyaluran dana transfer pusat, PAD berperan vital dalam memastikan bahwa pembangunan tetap bergerak dan pelayanan masyarakat tidak terhambat.
Tanpa kontribusi PAD yang cukup kuat, ruang fiskal daerah akan semakin sempit dan ketergantungan pada pusat menjadi lebih tinggi,”ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Minggu (30/11).
Asep mengatakan, namun, perlu ditekankan bahwa tantangan struktural masih signifikan. Realisasi PAD belum optimal di semua sektor, khususnya pada pos-pos yang tidak termasuk dalam kategori pajak kendaraan, alat berat, atau aset.
”Ketergantungan yang terlalu besar pada sektor kendaraan dan alat berat juga membawa risiko pendapatan daerah dapat terpengaruh apabila terjadi perlambatan ekonomi, perubahan regulasi nasional, atau pergeseran aktivitas industri. Kondisi ini menandakan perlunya diversifikasi sumber PAD agar lebih berimbang dan berkelanjutan,”paparnya.
Ia menjelaskan, oleh karena itu, optimalisasi PAD ke depan harus dilakukan secara menyeluruh, hati-hati, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas pungutan retribusi, memanfaatkan potensi layanan publik berbasis digital, serta memperbaiki kualitas pendataan objek dan subjek pajak. Tujuannya bukan semata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi memastikan bahwa pembangunan berjalan tanpa menambah beban berlebihan kepada masyarakat dan dunia usaha.
”Dengan langkah yang tepat, PAD bukan hanya dapat menjaga stabilitas fiskal daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat otonomi daerah dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap berbagai tantangan ekonomi ke depan,”tutupnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum meminta, Pemkab Serang untuk dapat menggali potensi pajak baru, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apabila pendapatan daerah terus dimaksimalkan, secara otomatis sudah tidak lagi bergantung pada Transfer Ke Daerah (TKD), yang kini terjadi pemotongan dan dikhawatirkan tahun-tahun berikutnya terulang lagi.”Tahun ini ada pemotongan TKD, siapa tau tahun depan dan seterusnya juga dipotong lagi. Sehingga, dikhawatirkan kalau kita tidak memaksimalkan dari pendapatan, maka kita akan bergantung terus dengan dana transfer pusat,” katanya, Minggu (30/11).
Ulum mengatakan, perlu adanya inovasi-inovasi baru untuk memaksimalkan pendapatan daerah, dan apabila dirasa ada potensi pajak lain segera dipungut pajaknya. Wilayah Kabupaten Serang ini sangat luas, dirinya berkeyakinan, masih ada peluang baru lainnya, agar bisa dipungut pajaknya untuk meningkatkan pendapatan.”Dengan luas wilayah Kabupaten Serang yang sedemikian rupa, saya kira masih ada peluang baru dari pendapatan, ini yang terus kita tekankan untuk menggali potensi pajak baru. Karena, kalau pendapatan kita tinggi mau belanja apapun juga pasti cukup,” ujarnya.
Dikatakan Ulum, banyak potensi pajak lain yang bisa digali seperti pembebasan lahan, masih bisa diambil pajaknya pada BPHTB, lalu pembangunan baik yang dilakukan swasta maupun pengusaha lainnya.
Kemudian, potensi pada perizinan sektor industri pertambangan ada di MBLB, pajak parkir yang kini pendapatan masih kurang padahal potensinya besar, dan lain sebagainya. (ran-agm)