TANGERANGEKSPRES.ID, CIPUTAT — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel telah menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut telah dilaksanakan pada 16 September 2025 lalu. Dimana kerja sama tersebut merupakan upaya DP3AP2KB untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak (PA).
Kepala DP3AP2KB Kota Tangsel Cahyadi mengatakan, kerjasama dengan IPB tersebut dalam rangka penguatan jejaring dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
”Karena, IPB juga punya program pengabdian masyarakat. Juga sebagai pemanfaatan hasil penelitian mereka, mereka pun ada divisi penelitiannya. Termasuk juga disana itu ada fakultas kesejahteraan keluarga,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Cahyadi menambahkan, IPB juga memiliki pusat kajian. Secara umum Pemkot Tangsel kerjasama dengan IPB karena, bisa kerjasama dengan banyak hal dengan mereka. ”IPB kan semua fakultas ada tuh, ada teknik, dokteran, psikologi, kemudian juga pemberdayaan masyarakat dan lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, kerjasama sebenarnya dilakukan dengan IPB tapi, lebih spesifiknya ke Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Kawasan (LRI-PSEK) dan Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA).
Teknis kerjasama yang dilakukan antara lain pihak IPB nantinya akan melakukan pembelajaran untuk kita. ”Saya perlu TOT (pelatiham pelatih) untuk menguatkan SDM kita untuk edukasi kemasyarakat gitu. Nah, mereka punya kurikulum, punya tenaga pengajar. Nanti kita TOT untuk rekan-rekan kita,” jelasnya.
Penyuka olahraga sepakbola tersebut mengungkapkan, selain itu pihak IPB nantinya juga melakukan pengabdian ke pada masyarakat. Bentuknya dalam bentuk pendampingan, baik pendampingan keluarga, pendampingan beberapa hal terkait dengan DP3AP2KB.
”Konsepnya kan mereka Institut Pertanian Bogor itu bukan hanya pertanian gitu, tapi seluruh fakultas ada di situ. Kemarin eksennya itu langsung atas tindak lanjut perjanjian kerjasama itu kita minta mereka hadir disini untuk melakukan pembekalan ke kita,” ungkapnya.
Cahyadi mengaku, kerjasama yang dilakukan waktunya tidak terbatas dan sesuai kebutuhan. Nantinya ketika memang ada beberapa hal yang ingin dikonsultasikan, maka pihaknya sudah nemiliki jalurnya.
”Kita konsultasikan, kita diskusikan. Ketika nanti diperkembangan, diperjalanan itu, kita butuh masukkan dari IPB, kita udah enak. Karena, kalau tidak ada perjanjian kerjasamanya, mereka pun juga menjalankan tugas itu tidak sebatas kerta. Kalau ada perjanjian yang sama ini, kita udah otomatis bagian dari ruang lingkung kerjasama itu sendiri,” tutupnya.
Menurutnya, pihaknya membutuhkan peran serta semua pihak untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Termasuk, lembaga pendidikan seperti IPB. Dimana perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kerja sama lintas sektor, baik pemerintah, akademisi maupun masyarakat.
”Dengan kolaborasi kami ingin menghadirkan solusi berbasis riset untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah kekerasan sejak dini,” tutupnya. (bud)