Cuti Bersama 2018 Cuma 5 Hari

JAKARTA - Cuti bersama 2018 tidak sebanyak tahun ini. Libur nasional dan cuti bersama 2018 sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri PAN-RB, dan Menteri Ketenagakerjaan. Tidak ada perbedaan penetapan libur nasional antara 2017 dengan 2018. Perbedaan mendasar adalah pada jumlah libur cuti bersama.

Sejatinya tahun ini jumlah libur cuti bersama ada enam hari. Tetapi Presiden Joko Widodo kemudian menambah satu hari cuti bersama yaitu 23 Juni dalam rangka Idul Fitri 2017. Tahun depan, cuti bersama yang ditetapkan pemerintah hanya lima hari. Tidak ada cuti bersama perayaan Tahun Baru Masehi seperti tahun ini. Rinciannya, cuti bersama Lebaran 2018 pada 13, 14, 18, dan 19 Juni. Lalu cuti bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember. Surat Keputusan Bersama Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 ini ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menegaskan, berkurangnya jumlah cuti bersama tidak berpengaruh pada hak cuti tahunan PNS. Merujuk pada PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, telah diatur bahwa hak cuti tahunan PNS adalah 12 hari kerja per tahun. “Jadi hak cutinya tidak berkurang. Hanya jumlah cuti bersamanya yang berkurang,” katanya di Jakarta kemarin (3/10). Sebagai pelayan publik, lanjut dia, penerbitan SKB itu hendaknya tidak dilihat sebagai kesempatan untuk cuti atau libur dari melayani publik. Untuk layanan publik vital seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, Satpol PP, kepolisian, serta dinas perhubungan, tidak ada libur 100 persen. Artinya tetap ada personel yang disiapkan tetap aktif melayani masyarakat meskipun pada hari libur nasional maupun libur cuti bersama. Ridwan mengatakan, pelayanan publik vital tidak boleh mandeg dan malah merugikan masyarakat. Dia berharap pimpinan instansi bisa mengatur penjadwalan libur supaya pelayanan publik tetap terlayani dengan baik. (jpg/bha)