TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Gubernur Banten Andra Soni berjanji akan menindaklanjuti dan menyelesaikan terkait permasalahan maraknya praktek suap atau sogokan dalam merekrut tenaga kerja.
Hal itu diungkapkan usai memimpin dalam acara Rapat Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Banten yang dilaksanakan di Ruang Transit Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (25/9).
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, terdapat banyak masukan dan saran yang disampaikan oleh pengusaha dan serikat pekerja di Banten. Salah satunya terkait penyelesaian masalah praktek suap dalam merekrut tenaga kerja di Banten.
"Tadi disampaikan bagaimana di Provinsi Banten ini praktek apa pungli atau sogok-menyogok dalam proses rekrutmen itu bisa kita hilangkan sama-sama," katanya kepada awak media.
Menurutnya, praktik suap atau sogok menyogok dalam rekrutmen tenaga kerja sangat merugikan dan memiliki dampak negatif yang luas. Maka menghilangkan praktik ini sangat penting untuk membangun sistem rekrutmen yang adil, efisien, dan berkelanjutan.
Andra berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut, penyelesaian ini tidak hanya akan melibatkan LKS Tripartit Provinsi Banten semata, melainkan juga dari LKS tingkatan kabupaten/kota.
"Tentu akan kita tindaklanjuti, juga enyangkut juga ada yang namanya LKS Tripartit nasional, dan tingkat kabupaten/kota, dan itu harus dikoordinasikan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur Banten, dalam forum tersebut para pengusaha juga menginginkan adanya kepastian proses pengurusan perizinan baik dari sisi biaya maupun dari sisi waktu.
"Kemudian dari buruh juga menyampaikan untuk regulasi atau rumus dalam menghitung upah itu lebih disederhanakan," terangnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Banten Didi Sudrajat, mengapresiasi rapat forum LKS Tripartit Provinsi Banten dipimpin langsung oleh ketua yakni Gubernur Banten. Rapat ini sebelumnya tidak pernah dipimpin langsung oleh Gubernur Banten pada periode sebelumnya.
Menurutnya kehadiran Gubernur Banten akan mempermudah komunikasi antara pemerintah daerah, pengusaha, hingga pekerja yang selama ini sering kali terputus.
"Dengan hadirnya Gubernur Banten selaku Ketua LKS Tripartit Provinsi Banten, harapannya informasi tidak tersumbat, dan langsung didengar sehingga hal-hal yang terkini bisa ditangani dengan cepat," katanya.
Tak hanya itu, ia juga berharap LKS Tripartit Provinsi Banten ini dapat menyelesaikan permasalahan praktek suap yang kerap muncul saat perekrutan tenaga kerja.
"Pak gubernur menampung masukan itu, kita cari solusi bersama masalahnya di mana, itu kan lagi kita bicarakan metode penyelesaiannya seperti apa, apa lagi itu kompleks sekali," ungkapnya.
Tak hanya itu, kata Didi yang paling penting dari sisi pekerja menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan.