Ketua Dewan Ajak Warga Bayar PBB Sebelum Jatuh Tempo

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — DPRD Kota Tangerang mengajak masya­rakat untuk memanfaatkan waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Me­ng­ingat batas akhir jatuh tem­po pada 30 September 2025.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam mengatakan, guna mendongkrak sumber penda­patan daerah, pihaknya meng­ajak masyarakat untuk mela­kukan pembayaran PBB-P2 sebelum berakhirnya jatu tem­po pembayaran pada 30 September 2025. Sebab, keter­lambatan pembayaran, Pem­kot Tangerang akan mengena­kan sanksi administrasi berupa denda.

”Pendapatan daerah Kota Tangerang utamanya masih mengandalkan dari partisipasi masyarakat membayar PBB-P2 dan BPHTB,” ungkap Rusdi saat dihubungi, Minggu, 21 September 2025.

Politisi dari Partai Golkar ini menjelaskan, kontribusi terbesar Pendapatan Asli Da­erah (PAD) Kota Tangerang saat ini masih berasal dari dua sektor yaitu, PBB-P2 dan BPHTB. Namun, pemasukan dari BPHTB lebih banyak di­topang oleh transaksi pera­lihan hak tanah dan bangunan yang sudah ada, bukan dari pengembangan wilayah baru. Kondisi ini tak lepas dari ke­terbatasan lahan di Kota Ta­ngerang.

Namun demikian, Rusdi ju­ga mendorong Pemkot Ta­nge­rang melakukan terobos­an-terobosan baru dalam upaya mendongkrak penda­pa­tan daerah dari sektor la­innya.

“Kalau PAD hanya mengan­dalkan PBB dan BPHTB, apa­lagi mayoritasnya dari pe­ralihan hak bangunan eksis­ting, jelas akan menemui jalan buntu. Perlu terobosan baru agar penerimaan daerah tidak stagnan,” ujarnya.

Menurut dia, tanpa strategi kreatif, laju APBD Kota Tange­rang berpotensi stagnan dan sulit bersaing dengan daerah sekitar. Sementara, kebutuhan pembangunan semakin me­ningkat. 

“Karena itu Pemkot harus berani mengambil langkah inovatif, karena kebutuhan pembangunan terus menga­lami peningkatan,” tegasnya.

Rusdi menambahkan, pihak­nya akan memberikan duku­ngan upaya Pemkot Tangerang dalam upaya menggali sumber PAD alternatif, mulai dari op­timalisasi sektor jasa, per­da­gangan, pariwisata, hingga digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi.

”Kita siap mendukung itu, agar PAD kita tidak stagnan, jangan sampai lambatnya pe­nerimaan PAD berdampak pada pembangunan,” pung­kasnya. (ziz)