Survei CSIS Cuma Untuk Hibur Jokowi

JAKARTA-Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) paling tinggi. Namun, hal itu dinilai cuma untuk menyenangkan kandidat petahana itu di Pilpres 2019. "Pada umumnya survei-survei yang dilakukan di era pemerintahan yang berkuasa hanya untuk menyenangkan presiden, termasuk survei yang dilakukan oleh CSIS juga terindikasi kuat hanya untuk menghibur Presiden Jokowi," ucap Ketua DPP Gerindra Moh Nizar Zahro, Rabu (13/9). Anggota Komisi V DPR itu menyebutkan, dugaannya itu didasarkan pada fakta di lapangan tentang kondisi perekonomian, penegakan hukum maupun sektor maritim yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Jokowi. "Karena bila kita amati sektor-sektor yang disurvei menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Sektor ekonomi misalnya, terjadi penurunan daya beli. Di sektor hukum, sedang terjadi upaya pelemahan terhadap KPK, dan di sektor maritim, terjadi kelangkaan garam yang mengakibatkan negara harus mengimpor garam," tutur politikus asal Madura ini. Karena itu menjadi aneh ketika dikatakan terjadi kenaikan kepuasan publik dengan angka yang cukup fantastis. Padahal, yang terjadi menurut dia, justru ketidakpuasaan publik yang semakin meningkat. "Sehingga tidak berlebihan jika mengatakan bahwa survei yang menyatakan terjadi kenaikan kepuasan publik sejatinya hanya untuk menghibur Jokowi," pungkas ketua umum Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra ini. Survei terbaru CSIS menunjukkan, kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla mencapai 68,3 persen. Angka itu meningkat dari dua tahun sebelumnya, masing-masing 66,5 persen pada 2016 dan 50,6 persen pada 2015. Peneliti CSIS Arya Fernandez menjelaskan, kondisi tersebut didorong peningkatan kepuasan di tiga sektor utama, yakni hukum, ekonomi, dan maritim. Di sektor ekonomi, misalnya, meski masih di bawah 60 persen, trennya meningkat. ’’Sumbangan terbesar kepuasan pada pembangunan,’’ ujarnya di kantor CSIS, Jakarta, kemarin (12/9). Posisi elektoral Jokowi juga tinggi. Dalam survei, elektabilitasnya mencapai 50,9 persen. Jauh meninggalkan Prabowo Subianto yang berada di kisaran 25,8 persen. Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan hasil survei itu tidak sesuai fakta di lapangan. Menurut Fadli, masyarakat masih banyak mengalami kehidupan ekonomi yang sangat sulit. “Kalau yang saya temukan di lapangan tidak seperti itu. Kehidupan ekonomi masyarakat sulit,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9). Fadli mengatakan, masyarakat mengeluhkan harga-harga barang semakin naik dan sulit terjangkau. Daya beli masyarakat juga lemah. Menurutnya, hal itu dibutikan dengan banyaknya penurunan pendapatan masyarakat di berbagai sektor ekonomi, properti, retail hingga toko-toko maupun pasar seperti di Tanah Abang. “Baik yang mal maupun pasar, rata-rata turun,” katanya. Hal itu diperkuat ketika dia turun keliling daerah menyerap aspirasi masyarakat. “Dari sisi performa saya kira sangat dirasakan ekonomi sekarang ini berat. Saya tidak tahu kepuasannya di mana,” papar Fadli. Dia mengatakan, silakan saja masyarakat menilai dari survei yang ada. Menurut dia, memang survei ini sebagai indikator. Tapi, harus diakui dan dilihat apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tak mau serta merta berpuas diri dengan hasil survei CSIS. Survei itu menempatkan elektabilitas PDIP mencapai 35,1 persen sehingga menjadi yang teratas dibanding partai-partai lain. Menurut Hasto, PDIP tetap harus selalu memperbaiki kinerjanya termasuk melalui pelembagaan kaderisasi dan pimpinan, serta menggerakkan seluruh elemen partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu hadir di tengah-tengah rakyat. Sebab, yang paling menentukan partai bisa besar atau tidak adalah pilihan rakyat. “Survei hanyalah alat ukur. Kinerja partai yang sebenarnya ditentukan oleh pergerakan partai di tengah rakyat," ucap Hasto di Jakarta, Rabu (13/9). Meski demikian hasil survei itu tetap membuat PDIP makin percaya diri. Apalagi tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo yang diusung PDIP juga sangat tinggi. Hasto menambahkan, dengan berimpitnya persepsi rakyat terhadap Presiden Jokowi dan PDIP, maka partai pemenang Pemilu 2014 itu mengajak seluruh kader dan simpatisannya untuk terus kompak dan solid mendukung program-program pemerintah demi Indonesia yang lebih baik. Selain itu, Hasto juga meminta kader-kader PDIP yang menjadi kepala daerah dan anggota legislatif untuk mampu menunjukkan kinerja mereka melayani rakyat. “Itulah wujud dukungan efektif seluruh jajaran partai terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi," tegasnya. "Dengan solidnya dukungan tersebut, maka seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan memiliki kewajiban yang sama untuk mereplikasi program-program yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” (jpnn)