Tuntut Pemekaran Wilayah, Ribuan Warga Lebak Selatan Unjuk Rasa di Depan Istana Merdeka

TANGERANGEKSPRES.ID - Ribuan masyarakat Lebak dari 11 Kecamatan di Lebak Selatan (Baksel) menggelar aksi unjuk rasa di depan istana merdeka, kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dalam aksinya, massa dari berbagai elemen menyuarakan tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Kabupaten Cilangkahan, untuk segera disahkan menjadi UU DOB Cilangkahan.

"Kami datang ke Jakarta menggunakan kendaraan bus sebanyak 35 unit serta mini bus, dan ratusan kendaraan pribadi, dari berbagai unsur mulai dari masyarakat biasa, pemuda, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama termasuk ASN," kata koordinator aksi, Rafik Rahmat Taufik, kepada Tangerang Ekspres, melalui sambungan telepon.

Aksi ini, kata Rafik, merupakan bagian dari ikhtiar masyarakat Lebak Selatan untuk mendapatkan status otonomi baru bagi wilayah Cilangkahan. Mereka berharap dengan adanya aksi ini, pemerintah segera mengesahkan RUU DOB Cilangkahan.

"Kami sudah lelah menunggu, karena DOB Cilangkahan cita-cita kami semua," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum BAKOR Pembentukan Kabupaten Cilangkahan, Herry Djuhaeri mengatakan, masyarakat menuntut RUU DOB Kabupaten Cilangkahan disahkan sesuai dengan Ampres Nomor: R-13/Pres/02/2014.

Ampres tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono ini, memuat 22 Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan provinsi, kabupaten dan kota.

Lanjut Heri, aksi damai dan bermartabat ini dilakukan karena warga Banten Selatan merasa termarjinalkan.

"Kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan adalah isu-isu yang terus dihadapi oleh warga yang berjarak sekitar 250 km dari Kota Rangkasbitung, sebagai ibu kota Kabupaten Lebak," papar Heri

Padahal kata dia, potensi sumber daya alam Lebak Selatan sangat besar. Mulai dari tambang, pertanian, hasil perikanan laut, pantai bahari dari ujung Binuangeun-Cilograng, maupun potensi destinasi wisata lainnya ada di Lebak Selatan.

"Kami meyakini Kabupaten Cilangkahan akan mampu mandiri dan maju di berbagai sektor pembangunan,” ungkapnya.

Wilayah Lebak Selatan semenjak masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat hingga terbentuknya Provinsi Banten pada tahun 2000, kemiskinan dan keterbelakangan masih menjadi persoalan utama.

Heri menjelaskan, bahwa perjuangan Bakor PKC untuk mewujudkan DOB Cilangkahan sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu. Bahkan hampir 24 tahun sejak Kabupaten Lebak masih merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat.

"Setelah Provinsi Banten terbentuk, perjuangan ini tetap berlanjut namun belum membuahkan hasil," tuturnya.

Herry Djuhaeri menegaskan, bahwa keinginan masyarakat Lebak Selatan untuk berpisah dari Kabupaten Lebak bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau elit lainnya.

“Perjuangan Bakor Cilangkahan adalah murni keinginan masyarakat karena rentang kendali pemerintahan terlalu jauh," ucapnya.(*)