TANGERANGEKSPRES.ID - Masyarakat peduli kesehatan meminta Pemkot Tangsel melibatkan OMS atau Organisasi Masyarakat Sipil dalam menjalankan program penanggulangan HIV. Tujuannya, untuk memastikan tercapainya program dalam penanggulangan penyakit itu.
Kota Tangsel menjadi salah satu daerah yang ditarget nol penyakit HIV (human immunodeficiency virus) pada 2030. Kondisi ini mendorong pelibatan semua pihak. Seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
Hal itu disampaikan Masyarakat Peduli Kesehatan Kota Tangsel saat menggelar diskusi sekaligus konferensi pers bersama sejumlah OMS, Kamis (27/6/2024) di Roti Bakar Edi, Ciater Serpong.
Ketua Wahana Cita Indonesia, Hadi Irawan, yang menjadi salah satu perwakilan OMS, dalam paparannya menyampaikan, Kota Tangsel menjadi satu dari 23 kota yang punya komitmen mencapai target bersih HIV 2030. Dalam hal ini sesuai target nasional. Karena itu, dukungan untuk penanggulangan HIV di kota ini harus serius.
"Selama ini dukungan besar dalam penanggulangan HIV malah dari dunia internasional. Sementara dari dalam negeri apalagi skup pemda masih kecil," kata Hadi.
Sejatinya, kata Hadi, untuk Kota Tangsel itu sudah berada pada trek yang benar. Karena, di kota termuda di Banten ini, sudah ada regulasi terkait penanggulangan HIV/Aids. "Perda HIV sebagai legal standing sudah punya. Cuma pertanyaannya apakah sudah punya roadmap/ renaksi daerah terkait masalah ini," paparnya.
Jadi, kata dia, Pemkot Tangsel tidak cukup hanya menerbitkan Perda HIV. Melainkan harus didukung dengan keberpihakan program dan kegiatan yang menyentuh perkara itu.
"Yang kami lihat, sampai hari ini belum ada. Dan, kalau pun mungkin ada belum menerima seperti apa rencana aksi penanggulangan HIV itu," tegas Hadi.
Serupa disampaikan Anik HT, Selaku Direktur Eksekutif Council LSM Indonesia. Menurutnya, Perda saja belum cukup menunjukkan keseriusan daerah dalam menanggulangi HIV. Tetapi, harus ada turunannya. "Perwalnya sampai hari ini belum ada. Dan, pentingnya belum rencana aksi," terangnya.
Selama ini, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti dengan Kesbangpol dan Bappelitbanbda. Dalam audiensi itu disampaikan bahwa penanggulangan HIV ini harus dilakukan semua pihak. Termasuk dalam pengerjaan programnya.
"Tidak hanya oleh pemerintah, oleh Dinkes. Melainkan di semua dinas dan leading sector. Karena persoalan HIV ini, bukan cuma masalah kesehatannya tetapi juga masalah sosial, ekonomi, hingga akses pendidikannya," kata Anik.
Dalam hal penanggulangan HIV yang melibatkan OMS bisa dijadikan perbandingan di Makassar. Menurut Anik, di daerah itu, pemerintahnya sudah melaksanakan swakelola tipe 3 dalam penanggulangan HIV.
"Di Makassar, OMS bekerja sama dengan Dindik dalam sosialisasi ke SMP untuk HIV/Aids. Di Denpasar, dan Semarang juga demikian," katanya. (*)