Jangan Takut Laporkan Pungli

SERANG--Gubernur Banten Wahidin Halim meminta masyarakat yang menemukan adanya praktik pungutan liar (pungli) untuk melapor. Permintaan ini disampaikan WH agar pelaku praktik pungli dapat langsung ditindak dan memberikan efek jera. Apalagi Banten masuk dalam enam provinsi yang paling banyak laporan pungli-nya. “Beberapa waktu lalu, ada yang ketangkap di Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang. Adanya penangkapan itu merupakan bahan introspeksi kita,” kata WH usai salat Jumat di Masjid Raya Al Bantani, KP3B, Kota Serang, Jumat (3/8). WH juga minta kepada wartawan untuk tak segan-segan melaporkan kepada dirinya bila mendapat informasi praktik pungli di Banten. “Wartawan nih kalau tahu ada pungli kasih informasi ke saya. Jangan nggak berani,” ujarnya. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menegaskan, Pemprov Banten mempunyai komitmen dalam memberantas pungli. Ia juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk tetap bekerja dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat. “Saya dan Pak Gub dari awal komitmen terhadap pemberantasan pungli. Saya juga meminta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan,” kata Andika. Ia juga mewanti-wanti kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Banten yang kedapatan melakukan pungli akan mendapat sanksi. “Kalau dari pantauan ada buktinya, kita akan tindak,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli Mayjen TNI Andrie T. U. Soetarno menjelaskan, Satgas Saber Pungli sudah memiliki perwakilan di seluruh wilayah Indonesia. Berkat bantuan mereka, satgas tersebut mampu mengungkap pungli yang terjadi di daerah. Banten menduduki urutan kelima tertinggi laporan pungli yang diterima satgas. Sedangkan yang teratas adalah Jawa Barat. “Kedua DKI, Sumatera Utara (Sumut), Jawa Timur (Jatim), Banten, dan Lampung,” jelas Andrie. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Satgas Saber Pungli Marsma TNI Asep Chaerudin, Jabar menduduki posisi tertinggi lantaran masyarakat di daerah tersebut sudah melek teknologi. Serupa dengan masyarakat di DKI, Sumut, Jatim, Banten, dan Lampung. “Karena laporan masuk melalui SMS, medsos (media sosial), dan lainnya,” terang Asep. sep menjelaskan bahwa daerah yang minim laporan praktik pungli bukan berarti sudah lebih baik. Saran dan prasarana yang tersedia di setiap daerah berpengaruh besar terhadap laporan yang masuk ke Satgas Saber Pungli. Untuk itu, pemerataan juga penting apabila pemerintah ingin memaksimalkan kinerja satgas tersebut. (jpg/bha)