Serapan Belanja Barang dan Jasa RSUD Rendah

TANGERANGEKSPRES.ID - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang di tahun 2023 mencapai Rp7,1 triliun. Namun, serapan realisasi anggaran belanja barang dan jasa masih terbilang rendah.

 

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Ika saat dikonfirmasi Tangerang Ekspres.

 

Ia menekankan, data angka serapan belanja di tahun 2023, masih dalam tahap rekonsiliasi. Bisa dibilang masih dalam proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

 

"Untuk serapan belanja di tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.892.982.030.4 atau 94,87 persen. Data ini belum final, masih bisa ada perubahan, sedang proses rekonsiliasi," jelasnya kepada Tangerang Ekspres, Senin (15/1/2024).

 

Secara gamblang, Ika mengatakan, belanja anggaran terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, modal dan lainnya. Rincinya, serapan belanja pegawai sebesar Rp2.286.099.952.823 atau sebesar 97,01 persen.

 

Lalu, serapan belanja barang dan jasa sebesar Rp2.370.136.440.143 atau 89,57 persen.

 

Kemudian, serapan belanja modal sebesar Rp2.005.201.237.052,06   atau 96,36 persen.

 

Serta, realisasi belanja lainnya sebesar 1.231.544.400.439 atau 99,65 persen.

 

"Realisasi belanja pegawai masih jadi yang terbesar. Itu d idalamnya ada belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp939.587.457.451," katanya.

 

Namun, kata Ika, realisasi belanja barang dan jasa tak sebesar belanja pegawai. Sebab, kurang optimal pembelanjaan pada badan layanan umum daerah (BLUD) terutama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

 

"Serapan belanja barang dan jasa rendah dibanding yang lain. Belanja barang dan jasa terealisasi 89,57 persen. Faktor penyebab dominan adalah kurang optimalnya penyerapan belanja barang dan jasa di BLUD yang hanya terealisasi 69,79 persen. Paling rendah itu di RSUD Kabupaten Tangerang yang realisasi barang dan jasa sebesar 66,34 persen," ungkapnya.

 

Ika menyebutkan, penyebab rendahnya belanja barang dan jasa dikarenakan kurangnya efisiensi. "Itu karena efisiensi dan rencana pembentukan dana untuk mengantisipasi pemenuhan belanja operasional pada awal tahun 2024 selama 6 bulan ke depan," tuturnya. (*)