Petani Medan Disambut DPC PKB

TIGARAKSA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Tangerang, menyambut kedatangan 170 petani asal Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (6/8). Mereka terdiri dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Petani Mancirim Bersatu (SPMB). Kedua unsur ini bertekad jalan kaki hingga Istana Negara, Jakarta demi menemui Presiden Joko Widodo. Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang, M. Nur Kholis melalui Wakil Ketua, A. Baiquni mengatakan, penyambutan petani asal Medan atas instruksi partai. Ia menegaskan, perjuangan petani sejalan dengan prinsip dan semangat partai. “Swasembada pangan atau ketahanan pangan sejalan dengan apa yang partai serukan, yakni kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Kita diperintahkan oleh ketua pusat untuk memfasilitasi perjuangan petani. Mereka sudah 45 hari berjalan dari Medan hendak ke Istana Negara dan kita fasilitasi,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres. Baiquni mengungkapkan, aspirasi dari petani asal Medan menjadi pembahasan oleh pengurus partai tingkat pusat. Ia menerangkan, PKB berkomitmen sejalan dengan perjuangan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. “Kita fasilitasi makanan dan juga tempat peristirahatan bagi saudara kita. Pengurus partai juga siap memfasilitasi apa yang menjadi kendala serta tuntutan mereka. Perjuangan kita juga akan selalu bersama dengan petani. Apalagi di masa pandemi seperti ini kita harus jaga ketahanan pangan,” jelasnya. Sementara, perwakilan petani, Aris Suyono mengatakan, aksi jalan kaki dari Medan menuju Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap PT Perkebunan Negara II (PTPN). Ia menilai perusahaan plat merah tersebut melakukan monopoli lahan pertanian. “Kita menuntut agar perusahaan negara ini dibubarkan dan lahan dibagikan kepada petani. Hal ini sejalan dengan janji kampanye dari Presiden Jokowi yang terhormat. Kedua kita meminta diberikan hak pengusaan lahan pertanian yang sudah ditempati dari 1951. Jalurnya dari program re-distribusi lahan dari negara kepada petani,” ujarnya. Ia mengungkapkan, ratusan petani kehilangan lahan pertanian serta tempat tinggl akibat penggusuran dari PT PN II. Ia menilai, ada arogansi dari perusahaan negara yang berkeinginan mendominasi penguasaan lahan. “Anak kami dapat makan dan biaya untuk sekolah dari mana kalau lahan yang kami tempati digusur paksa. Kami bertekad bertemu presiden sebagai pemimpin negara yang bisa memberikan kami solusi,” ujarnya. (sep/mas)