Pilkada Tangsel Rawan Politik Uang

SERPONG-Tahun ini Kota Tangsel bakal menggelar pilkada. Tepatnya, pada 9 Desember mendatang, digelar pemungutan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Tangsel. Dalam perhelatan ini, tingkat kerawanan Tangsel dinilai cukup tinggi. Terutama, dalam politik uang netralitas aparatur sipil negara (ASN). Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo saat mengunjungi Bawaslu Kota Tangsel, Sabtu (12/7). Selain Ratna, di kesempatan ini juga turut berkunjung Komisioner Bawaslu RI lain, Muhamad Afifudin. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memantau persiapan Pilkada 2020 yang akan dilakukan pada tanggal 9 Desember mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Ratna menyampaikan bahwa pengawasan Pilkada tetap harus dilakukan di tengah pandemi seperti ini. Namun, perlu dipastikan bahwa setiap pelaksanaan pengawasan harus disertai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sementara untuk kerawanan, Kota Tangsel merupakan daerah yang memiliki daya tarik yang besar. Salah satu alasannya adalah, daerahnya yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota DKI Jakarta. Sehingga pelaksanaannya sangat menarik perhatian masyarakat seluruh Indonesia. “Untuk kerawanannya sendiri sejak dulu tetap sama. Hampir tidak berubah. Seperti politik money dan netralitas ASN. Itu harus jadi poin yang utama yang pengawasannya tidak bisa lepas,” kata Ratna pada saat melakukan sesi wawancara di Bawaslu Tangsel. Dia juga menambahkan bahwa, pengawasan memang tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan SDM Bawaslu setempat. Melainkan dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan. Meskipun memang hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Bawaslu. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum memiliki wawasan pengawasan pada Pilkada 2020. Hal tersebut disimpulkan dari kasus yang ditangani oleh Bawaslu hanya 20 persen di antaranya yang berasal dari laporan masyarakat. Sementara, Muhamad Afifudin menjelaskan bahwa untuk memberikan edukasi, Bawaslu terus melakukan terobosan-terobosan baru. Salah satunya adalah mengadakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang diikuti oleh ribuan orang dari seluruh penjuru negeri. SKPP tersebut dianggap menjadi salah satu solusi edukasi pengawasan terhadap masyarakat. ”Sehingga lahirlah, masyarakat yang memiliki kesadaran dalam melakukan pengawasan pada saat tahapan Pilkada dilakukan,” kata Afif. Sementara Afif mengapresiasi seluruh persiapan pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Menurutnya, seluruh Bawaslu yang ada di Provinsi Banten sudah mempersiapkan diri dengan baik dalam proses pengawasan tahapan Pilkada 2020. Sebagai tuan rumah, Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyambut baik kehadiran dua Anggota Bawaslu RI ini. Selain untuk mematangkan kesiaapan Bawaslu dalam menghadapi Pilkada 2020. ”Kita juga tahu apa saja yang perlu dilengkapi atau yang disediakan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Pilkada 2020," katanya. Tak hanya melakukan kunjungan dan melihat kesiapan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Ratna dan Afif juga melakukan rekaman podcast berasama Bawaslu Tangsel. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Ratna dan Afif pada kesempatan itu. Dalam kegiatan ini, Anggota Bawaslu Banten juga turut hadir. Seperti Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudih, kemudian Kordiv Humas Hubal Bawaslu Banten Samani, lalu Kordiv Pengawasan Bawaslu Banten Nuryati Solapari serta Kordiv Penindakan Pelanggaran, Badrul Munir. (mol)