Ketua RT Belum Gajian, BOP Tak Cair

PASAR KEMIS -- Sejak Januari 2020, ketua RT, RW dan BPD belum terima biaya operasional (BOP) ataupun tunjangan. Demikian hal diungkapkan Al Haetomi, Kepala Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Rabu (10/6). "Kenapa begitu? Sebab hingga kini kami belum terima anggaran pendapatan desa, diantaranya dari penerimaan bagi hasil pajak retribusi (PBH) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang," ucap pria yang akrab disapa Tomi ini, saat wartawan singgung tentang ketua RT, RW, BPD belum terima BOP dan tunjangan hingga kini. Kata Tomi, terhitung Januari sampai Mei, penghasilan tetap (Siltap) untuk sekretaris desa, kepala seksi (kasi) pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kepala urusan (kaur) keuangan. Selanjutnya kaur perencanaan, kaur TU dan Umum serta jaro atau kepala dusun, sudah tersalurkan. "Kalau untuk siltap ini, kami pakai alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang juga," kata Tomi. Tomi merincikan, BOP Ketua RT senilai Rp300 ribu per bulan, RW senilai Rp400 per bulan. Sedangkan tunjangan kedudukan Ketua BPD senilai Rp1,2 juta per bulan, wakil Ketua BPD senilai Rp1,1 juta per bulan, sekretaris BPD senilai Rp1 juta per bulan, anggota BPD senilai Rp1 juta per bulan. "BPD juga ada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja untuk ketuanya Rp500 ribu per bulan, wakil ketuanya Rp400 ribu per bulan, sekretarisnya Rp350 ribu per bulan dan anggotanya Rp200 ribu per bulan," papar Tomi. Di Desa Pasar Kemis, kata Tomi, sebanyak 48 ketua RT, 8 ketua RW dan 9 pengurus BPD. "Saya juga berharap anggaran untuk BOP ataupun tunjangan untuk mereka, bisa dapat tersalurkan," kata Tomi, seraya menyebutkan sebab. tugas dan tanggung jawab mereka bertambah pada masa pandemi Covid-19. Sementara itu, salah seorang ketua RT membenarkan jika dirinya sampai saat ini belum menerima gaji yang berasal dari kepala desa. Padahal ia berharap, gaji yang nilainya tidak besar tersebut bisa segera dicairkan. Apalagi wabah Covid-19 yang menghantam perekonomian, membuat ia maupun ketua RT dan RW lainnya sangat membutuhkan anggaran tersebut. Untuk itu, bapak tiga anak ini, meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar segera mencairkan biaya operasional untuk RT, RW maupun BPD. “Kami membutuhkan gaji tersebut. Kondisi ekonomi akibat Covid-19 membuat penghasilan kami tidak menentu. Untuk itu, mohon segera untuk dicairkan anggaran tersebut,” tegasnya. (zky/mas)