Pemerintah Libatkan Swasta dalam Pemindahan Ibu Kota

Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta sudah beberapa kali dimunculkan. Namun, kali ini pemerintah lebih serius merancangnya. Pemindahan ibu kota diharapkan mampu memeratakan pusat pertumbuhan yang selama ini terkonsentrasi di Jawa. Swasta pun bakal dilibatkan dalam megaproyek yang tak mudah dikerjakan itu. Menurut rencana, ibu kota dipindahkan ke area luar Jawa, yakni Pulau Kalimantan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, saat ini pemerintah merampungkan kajian pemindahan ibu kota. Pihaknya menargetkan kajian tersebut bisa selesai akhir tahun ini sehingga persiapan pemindahan dapat dilakukan tahun depan. "Diupayakan (kajian) selesai sebelum akhir tahun atau akhir tahun ini. Jadi, tahun depan sudah dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan baru itu," kata Bambang saat ditemui setelah rapat kerja bersama badan anggaran DPR di gedung DPR kemarin (5/7). Mantan Menkeu itu melanjutkan, saat ini yang menjadi fokus kajian adalah kebutuhan pendanaan dan skema pembiayaan. Sebab, pemerintah akan berupaya maksimal agar pembiayaan pemindahan tidak terlalu membebani APBN. Artinya, pemerintah akan memaksimalkan peran swasta dalam membiayai pemindahan ibu kota tersebut. Pemerintah pun mengindikasikan skema pembiayaan seperti public private partnership (PPP). Untuk menarik pihak swasta, Bambang menekankan, tidak akan ada insentif. Namun, pihaknya memastikan segala pembangunan infrastruktur di ibu kota baru tersebut menggunakan lahan milik pemerintah. Dengan demikian, tidak akan ada dana tambahan untuk pembelian lahan atau pemberian ganti rugi. Bambang menjelaskan, wacana pemindahan ibu kota tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Salah satu yang menjadi rujukan pemerintah adalah pemindahan ibu kota Brasil dari Sao Paulo ke Brasilia. Namun, hingga kini, Bambang enggan mengungkapkan kota-kota yang menjadi opsi pusat pemerintah yang baru. Dia hanya memastikan Pulau Kalimantan-lah yang akan dipilih, sedangkan pusat bisnis dan keuangan tetap berada di Jakarta. Hal tersebut serupa dengan Amerika Serikat yang menempatkan Kota Washington DC sebagai pusat pemerintahan dan New York City sebagai pusat bisnis. Dia menuturkan, meski persiapan pemindahan ibu kota dimulai tahun depan, pemindahan total diprediksi baru rampung sekitar empat hingga lima tahun mendatang. "Tahun 2018 hanya persiapan. Kalau kajian selesai pada 2017, pada 2018 menteri PUPR bakal menyiapkan semua detail engineering design-nya," ucapnya. Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan, rencana pemindahan ibu kota tersebut masih sangat mentah. Dia memprediksi waktu pemindahan itu masih panjang. (ken/c23/sof) Rencana Pemindahan Ibu Kota Lokasi di luar Pulau Jawa, yakni Kalimantan, mungkin Palangka Raya. Estimasi dana yang dibutuhkan mencapai Rp 100 triliun. Persiapan pemindahan mulai 2018. Skema pembiayaan lewat public private partnership. Studi kasus Kota Brasilia dan Sao Paulo di Brasil. Pemindahan diprediksi rampung pada 2022-2023.