Hujan Lebat Akan Terjadi hingga Maret, Modifikasi Cuaca Tak Bisa Malam Hari

JAKARTA-Beberapa hari belakangan hujan deras turun pada malam hari. Hal ini tak bisa dikendalikan menggunakan teknologi modifikasi cuaca (TMC), berupa penyemaian awan hujan tak bisa dilakukan malam hari. Alasannya, keterbatasan operasional tim. Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBTMC-BPPT) Tri Handoko Seto mengungkap TMC tak mampu menjangkau awan-awan hujan di malam hingga dini hari yang muncul akibat Siklon Ferdinand dan Esther. Penyebabnya keterbatasan operasional tim. Metode TMC ini, menaburkan garam ke awan yang berpotensi hujan. Awan yang dipilih adalah yang berada di atas laut. Agar awan tersebut segera menjadi hujan dan jatuh ke laut. Tidak ke daratan. Pertimbangan keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama, sehingga penyemaian awan tidak dilakukan malam hari. Penyemaian awan hanya dilakukan pada saat kondisi visual yang memadai, yaitu rentang waktu setelah terbit matahari hingga menjelang terbenam matahari. “Mudah-mudahan ke depan, kami berharap armada TMC direvitalisasi agar mampu beroperasi pada malam hari,“ ujarnya, Rabu (26/2). Dari analisis dan pengamatan beberapa hari terakhir, pertumbuhan awan pada siang hari tidak cukup banyak dibanding malam hari. "Sehingga dari semula dua hingga tiga sorti penerbangan, kini TMC dioperasikan dengan melakukan penyemaian 1-2 sorti per hari saja," katanya. Koordinator Lapangan BBTMC-BPPT Posko TMC Halim Perdanakusuma Dwipa W Soehoed mengatakan operasi dilakukan oleh BPPT bekerja sama dengan BNPB, TNI-AU dan BMKG dilaksanakan sejak 3 Januari lalu. Hingga Senin 24 Februari, pelaksanaan TMC telah dilakukan sebanyak 127 sorti. Dengan total jam terbang lebih dari 274 jam. "Total bahan semai yang digunakan lebih dari 205 ton garam, dengan ketinggian penyemaian sekitar 9.000-12.000 kaki," katanya. Operasi TMC dilakukan untuk penanggulangan banjir di wilayah Jabodetabek dengan cara mempercepat penurunan hujan sebelum mencapai wilayah Jabodetabek. Pada misi itu operasi ditujukan untuk meredistribusi dan mengurangi potensi curah hujan di wilayah Jabodetabek. Terkait banjir Jakarta, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan akan mengaudit tata ruang dari hulu hingga hilir. “Menurut informasi, dari hulu juga ada persoalan karena di puncak sudah jadi vila,” katanya. Dikatakannya, selain melakukan penanaman kembali pohon-pohon, pihaknya juga akan mensyaratkan pembangunan vila hanya 20 persen unsur tata ruangnya. "Kalau lebih akan kita bongkar," katanya. Selain itu, ia mengatakan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan Ditjen Sumber Daya Air. "Di daerah tengah Bogor, Depok dan sekitarnya itu kan kebanyakan danau sekarang kan terus berkurang. Kita kerja sama untuk menyertifikatkan danau supaya danaunya tidak berkurang,” ujarnya. Sedangkan untuk pemulihan di hilir pihaknya akan mengidentifikasi lokasi di Jakarta. “Ada yang mau kita bongkar termasuk bangunan yang tidak mempunyai hak. Karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah bisa mencabut hak kalau itu untuk penanggulangan bencana," katanya. Terpisah, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta pemerintah daerah (pemda) lebih matang dalam merencanakan upaya antisipasi banjir. "Kelihatannya memang di sini langganan banjir, jadi saya kira pemerintah kabupaten dan dinas-dinas terkait harus ada perencanaan yang lebih matang untuk antisipasi ke depannya agar tidak menjadi langganan banjir," katanya. Menurutnya harus ada solusi permanen dalam mengatasi permasalahan banjir. "Memang harus ada solusi yang permanen. Artinya kalau begini kita siap-siap saja tahun depan ada banjir lagi, datang lagi untuk kasih bantuan. Tapi saya kira memang harus ada rekayasa yang permanen," katanya. Menurut Mensos, ada beberapa pilihan solusi, seperti relokasi warga atau normalisasi sungai agar dapat mengurangi frekuensi atau bahkan menanggulangi masalah banjir.(gw/fin)